BREAKINGNEWS.CO.ID – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Eni Maulani Saragih telah didakwa menerima uang suap sebesar Rp4.750 miliar dari empat orang pengusaha yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas) terkait pengurusan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1 oleh Jaksa Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi dakwaan tersebut, Eni Saragih hanya mengatakan kalau dirinya akan berusaha kooperatif selama menjalani persidangan. Selain itu Eni juga tak memungkiri jika dirinya sejumlah uang dari beberapa pengusaha. "Ya nanti pokoknya saya kan sudah janji kooperatif semua. Saya juga bicara apa adanya. Terkait penerimaan tersebut memang (ada). (Tapi) tidak ada paksaan. Saya emang ingin menyampaikan semua hal supaya jelas," kata Eni ditanyai awak media usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Eni sendiri menuturkan, dengan para pengusaha itu sudah berteman sebelum menjadi anggota DPR. Dia menilai dakwaan jaksa belum rinci. Karena itu, ia berjanji akan menjelaskan semua dalam persidangan.

Persidangan sendiri akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian, lantaran politikus Golkar itu dan penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa KPK. "Saya tidak bilang keliru. Tetapi belum detail dalam peristiwa-peristiwa yang disampaikan (di dakwaan). Insya Allah nanti dalam persidangan saya akan sampaikan secara detil peristiwa-peristiwa yang disampaikan tadi dalam dakwaan oleh JPU," kata Eni.

Dalam sidang pembacaan surat dakwaan oleh JPU, bekas politisi Partai Golkar tersebut didakwa menerima suap sebesar Rp4,750 miliar. "Terbukti dengan menyakinkan jika terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 4.750.000.000. Uang tersebut diberikan agar terdakwa membantu Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek independent power producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau 1," ucap jaksa Lie Putra Setyawan saat membacakan surat dakwaan milik Eni di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum pada KPK merinci perkenalan Eni dengan pemilik Blackgold Natural Resources (BNR) itu menemui Setya Novanto, Ketua DPR saat itu, agar membantunya untuk memfasilitasi bertemu dengan Direktur Utama PT PLN persero Sofyan Basir.

Tindakan Johannes menemui Novanto setelah surat yang diajukan ke PT PLN tak mendapat tanggapan. Surat tersebut berisikan permintaan BNR kepada PT PLN agar proyek IPP PLTU Riau-1 masuk ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Novanto kemudian mengutus Eni Maulani Saragih sebagai pendamping sekaligus fasilitator Johannes Kotjo bertemu dengan Sofyan Basir.

Sebelum mengenalkan Sofyan Basir ke Johannes Kotjo, Eni terlebih dahulu mengajak Sofyan ke kediaman Setya Novanto dan membahas proyek PLN. Saat itu Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III, sayangnya proyek di wilayah tersebut sudah dipegang oleh pihak lain. Sofyan Basir kemudian menyebut bahwa PLTU Riau-1 belum ada yang mengerjakan. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh Eni dengan berkoordinasi oleh Direktur Pengadaan Strategis PT PLN Iwan Supangkat.

"Selanjutnya pada awal tahun 2017 terdakwa memperkenalkan Johanes Budisutrisno Kotjo kepada Sofyan Basir di kantor pusat PT PLN. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Sofyan Basir bahwa Johanes adalah pengusaha tambang yang tertarik menjadi investor dalam proyek PLTU Riau-1," imbuhnya.