BREAKINGNEWS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama-sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, sepakat untuk membuat nota kesepahaman (MoU) netralitas di Pemilu 2019.

Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Abhan, Asops Kapolri Irjen Rudy Sufahriadi, Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, serta perwakilan dari Komisi ASN.

Adapun penandatanganan MoU tersebut dilakukan di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman itu, Mendagri Tjahjo Kumolo, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta perwakilan peserta Pemilu 2019.

"Kita sepakat mendukung Bawaslu yang punya tugas paling utama menjaga keadilan dalam rangka pemilu dan pilpres serentak, khususnya ASN, TNI dan  Polri yang sudah bertekad untuk netral," kata Tjahjo Kumolo terkait MoU netralitas itu, Sabtu (23/3/2019). "Kami menyerahkan semuanya kepada Bawaslu sebagai wasit yang adil dan demokratis sesuai aturan perundang-undangan yang ada," sambungnya.

Selain MoU netralitas, Bawaslu dan seluruh peserta pemilu juga menggelar 'Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu'. Menanggapi hal itu, Tjahjo mengatakan jika dirinya yakin apa yang dilakukan oleh Bawaslu sudah disepakati oleh seluruh parpol dan kedua tim kampanye.

"Saya yakin ini komitmen bersama untuk membantu sistem pemilu yang demokratis, jujur, yang taat kepada aturan-aturan yang ada," jelas Tjahjo.

Berikut poin-poin deklarasi yang dibacakan seluruh parpol peserta pemilu dan paslon pilpres serta lembaga terkait lainnya yang dibacakan secara bersama-sama:

1. Menjamin proses kampanye rapat umum dan iklan kampanye sebagai sarana pendidikan politik masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab dalam meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.

2. Tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong (hoax) dalam berkampanye karena mengurangi kualitas dan integritas pelaksanaan kampanye dalam rapat umum.

3. Tidak melakukan politik uang.

4. Tidak melakukan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba dalam kegiatan kampanye rapat umum dan iklan kampanye.

5. Tidak menggunakan fasiltas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam melaksanakan kampanye rapat umum dan iklan kampanye.

6. Tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri dan anak-anak serta Penduduk yang tidak memiliki hak pilih dalam melaksanakan kampanye rapat umum dan iklan kampanye.

7. Mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap tahapan kampanye dalam rapat umum dan iklan media massa secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.