BREAKINGNEWS.CO.ID - Bakal calon Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai juru kampanye (jurkam) pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Atas penujukkan tersebut, keputusan ini pun banyak menarik perhatian dari sebagian kalangan.  Direktur eksekutif Indonesian Public Institue (IPI) Karyono Wibowo menilai wajar jika SBY menjadi jurkam. Posisinya sebagai ketua umum partai politik membuat SBY harus terjun ke panggung politik praktis meskipun ia mantan presiden.

"Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pengusung pasangan Prabowo - Sandi wajar bila SBY menjadi jurkam. Posisinya sebagai ketua umum partai politik membuat SBY harus terjun ke panggung politik praktis meskipun ia mantan presiden. Begitu juga Megawati Soekarno Putri, meski ia pernah menjadi presiden tapi posisinya sebagai ketua umum PDI Perjuangan mengharuskan ia terjun ke politik praktis. Juga Jusuf Kalla, selain menjadi wakil presiden, ia juga kader Partai Golkar dan pernah menjadi ketua umum. Hal ini juga terjadi di luar negeri. Misalnya mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton pernah berkampanye untuk istrinya Hillary Clinton calon presiden dari Partai Demokrat," katanya kepada breakingnews.co.id saat dihubungi, Kamis (13/9/2018).

Menurut Karyono, di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada yang larangan jika ada mantan presiden menjadi juru kampanye. Sehingga SBY boleh menjadi jurkam untuk pasangan calon presiden. "Menteri, gubernur, bupati yang masih aktif saja boleh asal tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak melanggar peraturan perundang-perundangan," ucapnya.

Jika dilihat dari sisi etika, itu akan tergantung pada persepsi masing-masing orang. "Soal etika menurut saya harus dimaknai secara proporsional. Perlu dilihat dari materi kampanye yang disampaikan SBY. Sejauh tidak melanggar norma dan etika sosial maka tidak menjadi persoalan," tutur Karyono.

Terkait dengan pengaruh SBY, Karyono menganggap jika Presiden RI ke-6 itu masih berpengaruh. Alasannya yakni jika dalam budaya politik patrimonialisme, posisi orang seperti SBY yang sudah memiliki rekam jejak panjang dengan sederet jabatan sejak di militer hingga menjadi kepala pemerintahan, sudah barang tentu masih memiliki pengikut yang loyal.

"SBY yang menjadi presiden dua periode dan sekarang menjadi ketua umum Partai Demokrat pasti memiliki pendukung setia. Hanya saja memang pengaruh SBY sejak pada akhir periode kedua pemerintahannya hingga sekarang mulai menurun. Kekalahan Partai Demokrat secara telak pada pemilu 2014 dan menurunnya pamor Demokrat sekarang ini menjadi salah satu indikator menurunnya pamor SBY," tutupnya.