BREAKINGNEWS.CO.ID – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Arrmanatha Nasir, mengatakan kalau Kemlu RI tidak berwenang secara sepihak memulangkan atau membawa Imam Front Pembela Islam (FPI) Mohammad Rizieq Shihab keluar dari Arab Saudi. Padahal izin tinggal Rizieq di Arab Saudi sudah habis.

Arrmanatha Nasir, menuturkan pemberian sanksi terkait pelanggaran izin tinggal sepenuhnya kewenangan pemerintah Saudi. "Masalah izin tinggal kan itu hak otoritas Saudi. Sama seperti di Indonesia yang mengatur serta memberikan izin tinggal kepada warga negara asing kan kantor imigrasi kita, bukan negara asal warga tersebut," ucap Arrmanatha dalam jumpa pers di Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Rizieq memang sudah tidak memiliki izin tinggal di Saudi, karena visa yang dia gunakan sudah melalui batas waktu. Menurut Duta Besar RI untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel beberapa waktu lalu, visa bernomor 603723XXXX yang dipegang Rizieq bersifat multiple, atau bisa beberapa kali keluar masuk, dan berlaku satu tahun dengan izin tinggal 90 hari per kedatangan.

"Visa (Rizieq) sebenarnya sudah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Mei 2018 lalu dan diperpanjang kembali dengan visa No 603724XXXX hingga intiha' al-iqamah (akhir masa tinggal) pada tanggal 20 Juli 2018 lalu," kata Agus. "Karena keberadaan MRS [Mohammad Rizieq Shihab] hingga hari ini masih berada di KAS [Kerajaan Arab Saudi], maka sejak tanggal 8 Dzul Qa'dah 1439 H/21 Juli 2018, MRS sudah tidak memiliki izin tinggal di KAS."

Menurut Agus, untuk perpanjangan visa, seorang warga negara asing harus keluar terlebih dulu dari Saudi untuk mengurus administrasi. Sementara itu, berdasarkan dengan aturan imigrasi Saudi, setiap warga asing atau ekspatriat yang melanggar izin tinggal di negara itu bisa dikenai denda 10 ribu riyal atau sekitar 39 juta rupiah dan deportasi untuk pelanggaran pertama.

Dikutip Reuters, sanksi itu bisa meningkat menjadi denda 50 ribu riyal atau sekitar 195,3 juta rupiah dan kurungan 6 bulan bui apabila diikuti tiga atau lebih pelanggaran keimigrasian lainnya. Sementara itu, dilansir Saudi Gazette, ada tiga tahapan sanksi bagi pelanggar izin tinggal atau visa di Saudi. Individu tersebut akan dikenai denda 15 ribu riyal atau sekitar 58,5 juta rupiah untuk pelanggaran izin tinggal pertama kali.

Denda tersebut akan naik menjadi 25 ribu riyal atau sekitar 97,6 juta rupiah dan tambahan kurungan penjara selama 3 bulan apabila individu melanggar untuk kedua kalinya. Pelanggaran yang ketiga kalinya akan dikenakan denda 50 ribu riyal atau sekitar 195,3 juta rupiah dan kurungan enam bulan penjara hingga deportasi. Aturan yang tidak jauh berbeda juga dikenakan bagi para ekspatriat asing yang melanggar izin tinggal dengan visa kunjungan ke Saudi.