Rencana pembangunan sejumlah penginapan dan restoran di Pulau Rinca oleh PT. Segara Komodo Lestari (SKL) mengejutkan masyarakat. Rupa-rupanya SKL telah mengantongi Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 7/1/IUPSWA/PMDN/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Komodo seluas 22,1 hektar, dan Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Komodo bernomor:SK.169/T.17/TU/KSA/04/2018 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Pengusahaan Pariwisata Alam Tahap III Tahun 2018 atas nama SKL. 
 
Catatan Perizinan SKL
 
Perihal perizinan yang dikantongi SKL ini, perlu disampaikan beberapa catatan, sebagai berikut: Pertama, dasar hukum pemberian izin tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. 
 
Kedua, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP tersebut, pengusahaan pariwisata alam 
meliputi dua jenis usaha, yakni: usaha penyediaan Jasa Wisata Alam dan usaha penyediaan Sarana Wisata Alam. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa usaha penyediaan Sarana Wisata Alam meliputi: Wisata Tirta; Akomodasi; Sarana Wisata Petualangan.
 
Ketiga, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) PP tersebut, permohonan izin pengusahaan dapat diajukan oleh: Perorangan, Badan Usaha, atau Koperasi. Dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b, izin pengusahaan pariwisata alam tersebut dapat diberikan kepada seluruh zona pada taman nasional, kecuali Zona Inti. Berdasarkan informasi yang saya dapat, izin yang diperoleh SKL adalah pada Zona Pemanfaatan. 
 
Keempat, berdasarkan Pasal 18 PP huruf d ditetapkan bawah luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin. Jadi, berdasarkan ketentuan ini dari luas areal sebesar 22,1 Ha yang ditetapkan dalam izin, SKL hanya boleh membangun sarana wisata alam paling banyak sebesar 2,2 Ha (22,000 M2). 
 
Kelima, pemberian izin oleh Badan Koordinasi Penanam Modal adalah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.1/Menhut-II/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal. Berdasarkan PP dan Peraturan Menteri tersebut SKL mendapatkan izin usaha penyediaan Sarana Wisata alam di zona pemanfaatan Kawasan Pulau Rinca, TN Komodo. 
 
Reaksi Publik
 
Atas rencana pembangunan Sarana Wisata oleh SKL itu, Masyarakat bereaksi, Mempersoalkan, Menolak. Banyak reaksi itu setidak-tidaknya beri gambaran bahwa rencana tersebut tidak banyak diketahui masyarakat, dan Pemerintah, baik di tingkat pusat (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup), maupun Balai Taman Nasional Komodo dan Pemda Manggarai Barat tidak memberikan informasi kepada masyarakat, dan tidak pula membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, pertimbangan. 
 
Sementara Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam Pasal 50, ditetapkan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan/penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
 
Taman Nasional Komodo menurut terminologi PP tersebut merupakan KPA. Peran serta masyarakat yang diatur dalam Pasal 50 PP mencakup 4 (empat) hal, yakni: Mengetahui Rencana Pengelolaan KSA dan KPA: Memberi Informasi, Saran, serta Pertimbangan dalam Penyelenggaraan KSA dan KPA; Melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan KSA dan KPA; Menjaga dan Memelihara KSA dan KPA. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 50 PP ini, masyarakat perlu mengetahui rencana pengelolaan TN Komodo sebagai KPA, termasuk segala rencana pengusahaan pariwisata dalam kawasan tersebut. Untuk itu Pemerintah mesti memberikan informasi dan sosialisasi mengenai rencana-rencana tersebut. Tidak bisa diam-diam saja. Hal ini penting karena hanya dengan begitu masyarakat dapat berperan dalam memberikan informasi, saran, dan pertimbangan, sekaligus dapat berperan dalam melakukan pengawasan dan menjaga serta memelihara TN Komodo sebagai KPA. 
 
Dari perspektif peran serta masyarakat yang diatur dalam PP tersebut, reaksi publik terhadap rencana pembangunan sarana wisata oleh SKL di Pulau Rinca dalam Kawasan TN Komodo dapat dibaca sebagai, pertama, Pemerintah tidak membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan serta sesuai ketentuan Pasal 50 PP tersebut. kedua, reaksi publik tersebut merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam pengelolaan TN Komodo. Oleh karena itu seharusnya Pemerintah memperhatikan, mengapresiasi dan memberikan tanggapan positif atas peran serta masyarakat ini.
 
Pemberian Izin Bertentangan Dengan Kegiatan Pemanfaatan TN Komodo bahwa pemberian izin kegiatan usaha pembangunan sarana wisata kepada SKL adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan dari PP 36/2010. 
 
Akan tetapi pemberian izin tersebut pada saat yang sama bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 PP 28 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan dengan PP 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 50 ditetapkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan atau penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). 
 
Dalam Pasal 35 ayat (1) PP tersebut ditetapkan bahwa Taman Nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: 1). penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 2). pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; 3). penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; 4). pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; 5). Pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya; dan 6). pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. 
 
Perihal maksud pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat ditetapkan dalam ayat (2) Pasal 35 ini, yakni dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Dari kegiatan pemanfaatan Taman Nasional yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak ada kegiatan pembangunan sarana wisata sebagaimana izin yang diberikan kepada SKL di pulau Rinca dalam kawasan TN Komodo. 
 
Karena itu pemberian izin pemanfaatan untuk pembangunan sarana wisata di Pulau Rinca dalam kawasan TN Komodo tersebut bertentangan dengan Pasal 35 PP 28 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan dengan PP 108 Tahun 2015. Di samping itu, pemberian izin pembangunan sarana wisata kepada SKL tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 PP 28 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan dengan PP 108 Tahun 2015. 
 
Dalam Pasal 49 ayat (1) ditetapkan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota HARUS memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dalam ayat (2) ditetapkan bahwa pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA. Di ayat (3) ditetapkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: 1). pengembangan desa konservasi; 2). pemberian akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional; 3). fasilitasi kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat; dan/atau 4). pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ini, maka Pemerintah seharusnya melakukan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan TN Komodo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Rinca dan masyarakat sekitar kawasan TN Komodo. Bukan memberikan akses dengan pemberian izin kepada korporasi dari luar masyarakat Pulau Rinca seperti izin pemanfaatan untuk pembangunan sarana wisata yang diberikan Pemerintah kepada SKL. Karena itu, pemberian izin kepada SKL yang bukan merupakan masyarakat Pulau Rinca dalam kawasan TN Komodo bertentangan dengan Pasal 49 ini. 
 
Izin Bertentangan
 
Dalam hal pemanfaatan Taman Nasional nampaknya ada dua Peraturan Pemerintah yang berbeda, bahkan bertentangan satu dengan yang lain. PP 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan 
Raya, Dan Taman Wisata Alam, bertentangan dengan PP 28 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan dengan PP 108 Tahun 2015. 
 
Pertanyaannya, mana yang berlaku terkait dengan substansi kegiataan-kegiatan pemanfaatan Taman Nasional? Dalam ilmu tafsir hukum terdapat suatu asas berbunyi “lex posterior derogat legi priori”. Artinya, hukum yang terbaru (posterior) mengenyampingkan hukum yang lama (prior). 
 
Berdasarkan asas hukum ini, maka sepanjang mengenai kegiatan-kegiatan pemanfaatan Taman Nasional, maka yang berlaku adalah hukum yang terbaru, yakni PP 28 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan dengan PP 108 Tahun 2015. Berdasarkan hal ini sepanjang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan TN Komodo, termasuk di dalamnya Pulau Rinca, yang berlaku adalah PP 28 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan dengan PP 108 Tahun 2015. 
 
Dengan demikian, pemberian izin pembangunan sarana wisata di Pulau Rinca dalam kawasan TN Komodo kepada SKL bertentangan dengan hukum, yakni bertentangan dengan Pasal 35 dan Pasal 49 PP 28 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan dengan PP 108 Tahun 2015. Di samping itu, pemberian izin kepada SKL tersebut bertentangan dengan “public trust doctrine” yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat 3 Konstitusi UUD 1945. 
 
Pemberian kepercayaan publik kepada Negara untuk menguasai TN Komodo tersebut dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, setidak-tidaknya kemakmuran rakyat di dalam kawasan TN Komodo dan sekitarnya. Dalam rangka itulah Pemerintah memiliki kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PP 28 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan dengan PP 108 Tahun 2015 untuk memberdayakan masyarakat di kawasan TN Komodo dan sekitarnya. Bukan korporasi dari luar kawasan TN Komodo tersebut. 
 
Dalam perspektif “public trust doctrine” itu juga Negara diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk melakukan segala upaya konservasi untuk melestarikan binatang purba satu-satunya di dunia dengan keaslian ekosistemnya. Itu berarti segala bentuk kegiatan pembangunan, termasuk juga pemberian izin pembangunan sarana wisata di Pulau Rinca kepada SKL, yang bisa mengubah ekosistem kawasan dan dapat membahayakan kelestarian Komodo dan habitatnya, bertentangan dengan “public trust doctrine” tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah seharusnya Pemerintah mencabut/membatalkan izin yang telah diberikan kepada SKL. 
 
Oleh: Gabriel Mahal
Penulis adalah Advokat Peradi