BREAKINGNEWS.CO.ID - Indonesia Traffic Watch (ITW) memprediksi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan pada 2019 belum lebih baik dari 2018. Justru kemacetan di kota-kota besar khususnya Jakarta akan lebih parah. Lalu lintas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah dan Polri jangan mati rasa, tetapi terus berupaya maksimal untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran Lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Faktanya, kemacetan masih menu sehari- hari dan terjadi nyaris diseluruh ruas jalan ibukota. Selain menimbulkan kerugian materi, kemacetan sudah mengganggu aktivitas dan kreatifitas yang berdampak pada menurunnya produktifitas masyarakat. Serta potensi memicu meningkatnya stress bagi masyarakat.

"Upaya yang dilakukan pemerintah dan Polri belum menjadi solusi efektif mewujudkan kamseltibcarlantas. Pembangunan ruas tol yang masif justru jadi beban masyarakat, karena harus membayar tol meskipun tidak ada jaminan bebas dari kemacetan," demikian dikemukakan Ketua Presidium ITW Edison Siahaan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/1/2019).

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan.

Edison menjelaskan, upaya pembatasan gerak kendaraan dengan kebijakan ganjil genap serta rekayasa lalin tak memberikan dampak yang signifikan untuk mengurai kemacetan. Artinya, pebangunan ruas jalan khusus nya tol tidak menjadi solusi efektip untuk mewujudkan kamseltibcarlantas.

ITW memastikan pemicu utama kemacetan adalah populasi kendaraan bermotor yang tidak terkendali. Sementara pertumbuhan ruas jalan sangat terbatas, sehingga tidak mampu menampung kendaraan . Ditambah ketidak berdayaan pemerintah menyelesaikan permasalahan angkutan umum berbasis aplikasi beroperasi secara ilegal. Meskipun potensi memicu konflik, tapi pemerintah terkesan membiarkan hingga saat ini.

Seharusnya dalam kondisi lalu lintas yang sudah ekstrim atau gawat darurat tentu harus diatasi dengan tindakan yang ekstrim bukan hanya dengan cara pembatasan gerak kendaraan dan rekayasa jalan semata. ITW menyarankan agar pemerintah tidak ragu membuat kebijakan pembatasan jumlah kendaraan dengan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor baru di jakarta dan kota besar yang kemacetannya sudah parah.

Kemudian pembatasan usia kendaraan dan pembatasan kepemilikan kendaraan dengan wajib memiliki garasi. Serta mewajibkan setiap kendaraan memiliki ansuransi dengan nilai dua kali dari harga mobil. Disertai penyiapan moda angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh pelosok dan terjangkau secara ekonomi serta aman, nyaman, selamat dan tepat waktu. Pemerintah memberikan subsidi BBM bagi seluruh angkutan umum dengan memisahkan SPBU dengan kendaraan pribadi.