JAKARTA - Isu perombakan kabinet pemerintahan Jokowi - JK berhembus kencang terkait sejumlah posisi menteri yang dinilai tidak fokus menjalankan tugasnya oleh sejumlah pihak. Jokowi hingga kini belum melempar sinyal akan adanya pergantian sejumlah menteri di kabinetnya. Perlukah soal resuflle dilakukan, berikut pandangan pakar komunikasi politik Emrus Sihombing.

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing kepada breakingnews.co.id berpendapat soal reshuflle sangat tergantung pada kebutuhan Presiden Jokowi untuk merespon semua persoalan yang terjadi dalam dinamika berbangsa dan bernegara. “Sekalipun reshuffle sebagai (hak) prerogatif, presiden sebagai salah satu lembaga tinggi negara sejatinya terlebih dahulu melakukan evaluasi sebelum melakukan reshuffle terhadap semua menteri tanpa kecuali, paling tidak menyangkut tujuh hal,” kata Emrus Sihombing, Selasa (2/1/2018).

Pakar komunikasi politik itu menggambarkan, setidaknya ada tujuh hal yang harus diperhatikan terkait perlu tidaknya reshuffle dilakukan, yakni; pertama, apakah menteri tersebut online dengan presiden. Kriteria yang digunakan sejauh mana menteri yang bersangkutan sudah merealisasikan Nawacita di kementerian yang dipimpinnya. Setidaknya setiap menteri sudah harus mewujudkan 3/5 dari Nawacita yang menjadi tupoksi menteri terkait.

"Kedua, bagaimana capaian program kementerian yang dipimpinnya. Itu dapat dilihat dari perbedaan antara rencana program dengan perwujudannya," ujarnya. Ketiga, lanjut Emrus, menteri sebagai jabatan politik, tentu presiden sejatinya juga melihat sejauh mana dukungan publik terhadap kementerian yang dipimpin oleh menteri yang bersangkutan. Dukungan publik ini sangat penting agar semua program kementerian dpt bejalan secara maksimal.

Keempat, katanya, soal loyalitas. "Presiden harus memastikan menteri-menteri yang loyal melaksanakan tugas dengan baik hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi. Jangan sampai ada menteri yang mundur menjelang pemilu. Ini tidak baik," urainya. Kelima, apakah menteri yang bersangkutan mampu menekan perilaku koruptif seminimal mungkin di kementerian yang dipimpinnya.

Keenam, sejahmana menteri tersebut dapat menghilangkan “budaya” pungli di kementerian yang dipimpinnya. Ketujuh, sudahkah menteri yang bersangkutan dapat membangun dan merealisasikan di kementeriannya menjadi “pemimpin” yang melayani. Sebab, acapkali pejabat birokrasi seperti ” raja-raja” kecil yang harus dilayani. Sederhana melihatnya, bawahannya acapkali diperlakukan sebagai pelayannya, bukan sebagai teman sekerja.

“Berdadasarkan tujuh komponen penilaian di atas, presiden dapat membuat keputusan rasional perlu atau tidak melakukan reshuffle terhadap menteri tertentu,” jelas Emrus.