BREAKINGNEWS.CO.ID – Seorang jaksa penuntut menuturkan kalau istri dari mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, Rosmah Mansor, berusaha mendekati seorang saksi dalam kasusnya agar memberikan pernyataan yang menguntungkan dirinya.

Gopal Sri Ram bertindak sebagai jaksa penuntut menyampaikan tudingan itu dalam sidang pembacaan dakwaan atas Rosmah pada Kamis (4/10/2018). "Ketika jaksa penuntut mencatat pernyataan dari seorang saksi, terdakwa mendekati saksi tersebut serta memintanya untuk membuat pernyataan yang menguntungkan. Saya punya salinan laporan ke polisi," katanya.

Gopal pun meminta agar pengadilan tidak memberikan kesempatan bagi Rosmah untuk bebas dengan uang jaminan. Menurut Gopal, berdasarkan pada prinsip hukum, jaminan tidak boleh diberikan apabila ada bahaya yang dapat mengganggu saksi.

Akan tetapi pada akhirnya, Gopal meminta jaminan ditetapkan dengan nilai 10 juta ringgit Malaysia atau sekitar 37 miliar rupiah dengan syarat terdakwa harus menyerahkan paspor dan tidak mendekati saksi. Pengacara Rosmah kemudian meminta jaminan diturunkan menjadi 250 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 871,1 juta rupiah dengan alasan penyerahan paspor saja seharusnya sudah cukup untuk mengurangi beban.

Mereka juga berargumen kalau pada kasus Najib yang melibatkan korupsi hingga 2,6 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 9 triliun rupiah, uang jaminannya hanya 3,5 juta ringgit Malaysia atau sekitar 12,1 miliar rupiah. Hakim pada akhirnya menyepakati uang jaminan sebesar 2 juta ringgit Malaysia atau sekitar 7,3 miliar rupiah dan mengambil keputusan kalau Rosmah juga harus menyerahkan paspornya serta tidak boleh mendekati saksi.

Rosmah ditahan pada Rabu (3/10), setelah tiga kali diperiksa oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) terkait skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib sendiri sudah dijatuhi 25 tuntutan baru yang mencakup 4 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan atas dugaan penyelewengan dana 1MDB.

Tidak hanya itu, Najib juga menghadapi 21 tuntutan yang lain terkait Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Anti-Terorisme Keuangan, serta Undang-Undang Kegiatan yang Tidak Resmi (Amla) 2001. Sebelumnya, Najib juga sudah menerima tiga dakwaan terkait pelanggaran kepercayaan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri, menteri keuangan, sekaligus juga penasihat emeritus anak perusahaan 1MDB, SRC Internasional.