BREAKINGNEWS.CO.ID – Pengacara pemerintahan Iran meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memerintahkan Amerika Serikat mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah Donald Trump kepada Teheran, Senin (27/8/2018).

Dalam gugatan yang diajukan ke ICJ, Iran menuturkan bahwa sanksi AS sangatlah mengakibatkan kerusakan perekonomian yang sudah lemah, dan tidak mematuhi ketentuan Perjanjian Persahabatan 1955 antara Iran serta Amerika Serikat. Amerika Serikat akan memberi respon gugatan Iran tersebut pada Selasa (28/8) mendatang. Walaupun belum juga secara resmi merespons gugatan Iran tersebut, para pengacara AS diperkirakan akan menyatakan bahwa ICJ tidak memiliki yuridikasi dalam perselisihan tersebut.

AS diduga juga bakal menyatakan Perjanjian Persahabatan tidak berlaku lagi serta sanksi yang dijatuhkan Washington terhadap Teheran tidak melanggar hal itu. Sidang yang mendengarkan gugatan Iran biasanya akan berlangsung selama empat hari. Keputusan akan diambil dalam waktu satu bulan.

ICJ yang merupakan Mahkamah Internasional PBB untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Keputusannya mengikat akan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan. "Dalam beberapa kesempatan, mereka sudah diabaikan banyak negara termasuk juga Amerika Serikat," tulis kantor berita Reuters. Pada 2017 lalu, Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Trump lalu mengumumkan rencana sepihak mengembalikan sanksi AS terhadap Teheran.

Berdasarkan kesepakatan pada 2015 lalu, yang disebut Trump curang, Iran mengekang program nuklirnya yang disengketakan di bawah pengawasan PBB dengan imbalan pencabutan sanksi internasional. Langkah Trump dikecam oleh sekutu-sekutunya di Eropa, akan tetapi sebagian besar perusahaan Barat berniat mematuhi sanksi, karena khawatir akan diberi hukuman oleh Amerika Serikat. Para pengusaha memilih untuk kehilangan bisnis di Iran, daripada dilarang melakukan bisnis di AS.

ICJ sejauh ini telah memutuskan bahwa perjanjian persahabatan AS-Iran yang diteken pada 1955 masih berlaku. Meskipun telah ditandatangani jauh sebelum Revolusi Islam 1979 yang memicu beberapa dekade permusuhan dengan AS. Kini AS akan menanggapi hal ini secara resmi dalam argumen lisan di Mahkamah Internasional, pada Selasa (28/8) mendatang.