JAKARTA – Menteri Luar Negeri Iran menyampaikan surat kepada sejumlah Menlu lainnya yang berisi bahwa dunia harus melawan perlakuan semena-mena Amerika Serikat, disaat negara-negara lain meningkatkan upaya menyelamatkan kesepakatan nuklir internasional.

Presiden Donald Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir antara Iran serta sejumlah negara besar dunia yang disepakati pada 2015 lalu. Perjanjian itu menjamin pencabutan sanksi untuk Teheran sebagai imbalan pembatasan program nuklir.

Negara yang masih memberi dukungan perjanjian, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia serta Cina, masih memandang perjanjian internasional itu menjadi upaya menghentikan usaha Teheran membuat senjata nuklir.

Dalam surat untuk para menlu, diplomat tertinggi Iran, Mohammad Javad Zarif, meminta "negara-negara yang mendukung perjanjian dan rekanan dagang lain" untuk "menambal kerugian Iran" akibat kepergian AS, apabila ingin menyelamatkan perjanjian ini.

"JCPOA (kesepakatan nuklir) bukan milik pihak yang menandatangani, sehingga satu pihak bisa menolaknya berdasarkan kebijakan domestik atau perbedaan politik dengan pemerintahan pendahulu," kata Zarif dalam surat itu, sebagai mana dilaporkan kantor berita IRNA pada Senin (4/6/2018).

Zarif menuturkan perjanjian itu merupakan hasil dari "pembicaraan multilateral yang teliti, sensitif serta berimbang "sehingga tidak bisa direnegosiasi sebagaimana dituntut oleh Amerika Serikat beberapa waktu terakhir ini.

Dia menyampaikan "kepergian ilegal" AS dari perjanjian dan "metode merundungnya untuk memaksa pemerintahan lain sepakat" dengan keputusan itu sudah mendiskreditkan hukum di arena internasional.

Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sudah memberikan serangkaian syarat untuk negara-negara Eropa jika ingin Teheran tetap mendukung kesepakatan, termasuk langkah-langkah untuk menjaga perdagangan dengan Teheran dan menjamin penjualan minyak Iran.

Pihak yang tersisa sudah memperingatkan AS bahwa keputusannya mempertaruhkan upaya membatasi kemampuan Iran mengembangkan senjata atom.

Trump meninggalkan perjanjian itu pada 8 Mei. Dia menginginkan kesepakatan lebih besar yang tak hanya terbatas pada program nuklir, tapi juga terkait proksi di Suriah, Irak, Yaman dan Lebanon.