BREAKINGNEWS.CO.ID - Indonesia Police Watch menilai, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi ceroboh melaksanakan tugasnya tekait penangkapan delapan orang security yang dituduh sebagai preman di Ruko Seribu, Cengkareng, Jakarta Barat beberapa hari lalu. Menurut Neta, penangkapan dilakukan tanpa fakta di lapangan.

Neta menggaribawahi seharusnya intelejen Polri bisa mendeteksi dini agar kasus salah tangkap ini tidak terjadi dan justru membuat masyarakat resah dengan pernyataan menangkap preman. "Kok Polres Jakbar bisa ceroboh seperti itu. Kemana intelijennya dan seperti apa kerja dan laporan intelijennya. Kasus salah tangkap ini terhadap 8 satpam harus diklarifikasi Kapolres," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane Kamis (30/8/2018).

Jika delapan orang security itu bukanlah preman, maka Polres Jakarta Barat sudah melanggar SOP. Bahkan, pelanggaran Hak Asasi Manusia pun dijatuhkan kepada Polres Jakarta Barat. "Apalagi polisi main tuduh bahwa satpam itu sebagai preman. Akibat kesalahan fatal ini Kapolda Metro Jaya harus segera mencopot Kapolresnya (Kombes Hengki)," ucap dia.

Pencopotan, lanjut Neta karena Kapolres sudah melakukan kecerobohan luar biasa membiarkan anak buahnya menangkap security yang menjalankan tugasnya untuk menariki iuran tapi dituduh sebagai preman.

Harusnya, kata Neta Kapolres paham bahwa satpam adalah mitra polisi dalam menjaga keamanan lingkungan. Jika polisi tidak mengenal para satpam di sebuah lingkungan berarti terjadi kecerobohan. "Polres tidak peduli dan tidak peka dengan lingkungannya. Padahal polisi adalah pembina satpam. Tragisnya para satpam tersebut malah dikriminalisasi dengan tuduhan sebagai preman," tegas Neta.

Neta menyarankan, agar para satpam dan keluarganya bisa melakukan tuntutan hukum terhadap Polres dan polisi harus mengembalikan nama baik para satpam. "Motivasi mengkriminalisasi ke 8 satpam itu harus diusut," tegasnya.