BREAKINGNEWS.CO.ID – Harapan Indonesia untuk mendapat nilai lebih dari bonus demografi kini mulai terancam oleh  dampak buruk  penggunaan kecanduan internet. Pasalnya,  kecanduan itu sendiri kini mulai melebar ke sector-sektor yang  belum tertangani secara  menyeluruh, seperti tindak pedofilia.

"Kita akan kehilangan momentum bonus demografi bila permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak, termasuk dampak buruk internet, tidak di atasi," kata  Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu di Jakarta,   Kamis (26/7/2018).

Pri kemudian menyebut data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ada lebih dari 1.000 kasus yang menjadikan anak-anak sebagai korban pornografi, prostitusi dan pelecehan seksual. Dan itu pintu masuknya lewat pintu online alias  secara daring yang membayangi sekaligus mengancam  87 juta anak Indonesia.

Angka tersebut merupakan  total dari sepertiga penduduk Indonesia, yang pada 2030 akan menjadi penduduk dengan usia produktif terbesar.

Menurut Pri, yang membiayai pornografi anak di dunia maya kebanyakan adalah orang-orang dari luar negeri. "Predator anak dari luar negeri mengancam anak-anak Indonesia," ujarnya.

Pri menyampaikan sambutannya pada Seminar Hari Anak Nasional 2018 "Internetku Baik, Internetku Asyik" yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ECPAT Indonesia, Siberkreasi dan ID-COP.

Beberapa waktu sebelumnya, pemerintah sendiri sudah berencana mengatasi ancaman pedofilia atau predator anak ini dengan wacana pembatasan  penggunaan gawai anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menyatakan pemerintah akan membuat Surat Keputasan Bersama Menteri yang meliputi Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri PPPA, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai payung hukum pembatasan gawai pada anak. "Ini menjadi salah satu prioritas pemerintah, saat ini kami sedang membahas tentang substansinya, mudah-mudahan dalam tahun ini surat keputusan tersebut segera keluar," kata Yohana.

Pemerintah, ia menjelaskan, ingin menerapkan pembatasan penggunaan gawai pada anak demi melindungi anak-anak dari paparan konten negatif seperti pornografi dan kekerasan yang beredar di Internet.