BREAKINGNEWS.CO.ID - Dalam dunia politik, kita kerap dihadapkan dengan permasalahan dalam politik praktis. Selain itu, hal tersebut juga kerap dikait-kaitkan dengan dengan agama maupun simbol-simbolnya.

Menanggapi hal itu, dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) Mohammad Nasih mengatakan jika Indonesia merupakan negara yang hadir berdasarkan Pancasila. Terkait dengan seberapa jauh agama atau simbol agama yang boleh dibawa masuk ke dalam politik praktis, menurutnya ini adalah proses negosiasi antara agama dan negara.

"Jadi seberapa jauh agama masuk ke dalam politik praktis, saya kira ini adalah proses negosiasi antara agama dan negara serta agama dan politik. Karena Indonesia ini tidak didasarkan pada satu agama saja," kata Nasih dalam diskusi politik yang mengusung tema 'Posisi dan Peran Ulama di Pilpres 2019' di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).

Kendati demikian, kata Nasih, seperti negara-negara di Eropa, mereka masih men-design negara dengan nation stage. Artinya hal itu merupakan bentuk tindakan yang sekuler.

"Jadi hal itu tidak boleh ada agama yang masuk kedalam negara. Tapi, kalau agama ini di design khusus dalam bentuk nilai-nilai dan segala macam seperti Prancis yang nasionalisnya ekstrim yang tidak membolehkan visiladitas agama di ruang publik seperti menggunakan jilbab atau menggunakan peci itu tidak boleh, salib atau simbol-simbol agama yang lain, itu tidak boleh," ujarnya. "Nah, di Indonesia sendiri, agama tidak mungkin dipisahkan dengan negara atau politik. Jadi agama di design sebagai bagian dari negara dan bangsa yang religius berdasarkan Pancasila," sambungnya.

Untuk itu, dirinya pun mempertanyakan bagaimana agama ini akan masuk ke dalam negara atau politik sementara simbol-simbolnya itu tidak ada. "Jadi di Indonesia itu sebenarnya tidak boleh," sebut Nasih.

Selain itu, terkait dengan seberapa jauh kedewasaan umat Islam dalam menyikapi 'orang yang menjual ayat' dalam kepentingan yang bertentangan dengan nilai agama. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini masih menginginkan adanya politik uang. Alasannya, karena masyarakat Indonesia masih belum sejahtera.

"Masyarakat kita saat ini masih tergiur dengan politik uang. Karena mayoritas masyarakat kita masih belum sejahtera. Namun begitu, meski sudah sejahtera, masyarakat kita yang tinggal di perumahan sekalipun masih menginginkan politik uang. Jadi masyarakat kita belum memiliki fikiran yang tetap," tegasnya.

Jadi, kalau kita kembali kepada posisi dan peran ulama, apakah kita rela negara kita ini dipimpin oleh ulama yang tidak mengerti dengan ajaran agama.

"Jadi kalau saya disuruh memilih pasti menginginkan ulama yang baik," ucapnya.
Jadi, kalau ada ulama yg menjual ayat, berarti itu ulama yang buruk bukan ulama yang baik," pungkasnya.