JAKARTA --Kasus kepemilikan Dumolit yang mengandung nitrazepam yang dialami oleh Tora Sudiro bukanlah kasus narkotika. Namun lebih tepatnya adalah kasus penyalahgunaan psikotropika.

Saat digerebek polisi di rumahnya, daerah Cirendue,  Kamis (3/8/2017) sekitar pukul 10.00 WIB, Tora kedapatan memiliki sebanyak 30 butir pil Dumolit. Ia juga tidak bisa menunjukkan resep atau surat keterangan lain yang menyatakan ia memiliki barang tersebut secara sah.  

Narkotika dan psikotropika sendiri adalah dua hal yang berbeda. Undang-undang yang mengatur tentang hal itu juga berbeda. Dalam kasus kepemilikan tidak sah itu, Tora pun akan dijerat dengan pelanggaran pasal 62 UU no 5 tahun 1997.

Pasal 62 : Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk mengetahui lebih jauh perbedaan antara psikotropika dan narkotika, seperti dikutip dari laman BNN adalah sebagai berikut.

Pengertian Narkotika - Psikotropika.

Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

 Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (“UU 5/1997”), pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 yang menyebutkan bahwa:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini: maka a.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b.    Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut UU No. 5 Tahun 1997. Akan tetapi, Lampiran UU No. 5/1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UU 35/2009.

Di dalam penjelasan umum UU 5/1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya UU 35/2009, UU 5/1997 beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan I.

Jadi dalam kasus Tora, peraturan tentang psikotropika golongn IV sendiri masih berlaku. Hanya saja, Tora sepertinya akan terkena pasal yang menyebutkan tanpa hak memiliki zat psikotropika golongan IV.