KARANGANYAR - Terkait soal rekaman percakapan yang viral di media sosial, Dirut PLN Sofyan Basir berencana akan melaporkan kasus penyadapan tersebut antara dirinya dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ke pihak kepolisian.

"Merekam itu saja sudah salah, tidak ada kasus dan barang belum jadi. Mengedarkan juga salah. Jadi, tentunya akan ada konsekuensi hukum," katanya, Sabtu (28/4/2018). Menurutnya, rekaman yang beredar di kalangan masyarakat tersebut tidak utuh. Alasannya, karena ada pihak yang mencoba dengan sengaja untuk mempermainkan percakapan tersebut.

"Coba dengarkan rekaman secara utuh. Jadi, itu bukan diskusi komisi, itu diskusi terkait dengan kepemilikan saham oleh PLN ketika melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta," katanya. Adapun dalam percakapan tersebut, Rini menurutnya ingin agar proyek regasifikasi yang digagas oleh Tokyo Gas, Mitsui, dan Bumi Sarana Migas, PLN tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut dalam setiap bisnisnya. "Memang kami fokus pada program 35.000 megawatt, tetapi jangan potensi yang baik ditinggalkan," jelasnya.

Adapun, kata-kata 'saya' yang diucapkan oleh Sofyan di percakapan tersebut menurutnya yakni mewakili instansi yakni PLN. "Bu Rini mengatakan usahakan harus (ikut memiliki saham) untuk kepentingan PLN. Saya bilang kan mereka (perusahaan swasta) cuma `ngasih` 7,5 persen," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN RI Imam Apriyanto Putro mengatakan bahwa pada kerja sama tersebut yang menjadi objek adalah PLN sehingga sudah seharusnya PLN memperoleh pembagian saham. "Tujuannya adalah untuk meminimalisasi cost (produksi). Ujungnya adalah untuk masyarakat agar lebih baik. BUMN sama siapa pun join maka BUMN yang diutamakan," katanya.