BREAKINGNEWS.CO.ID - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan kontroversi soal kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 saat ini.

Faktor yang pertama, kata Titi, adalah adanya pemahaman awam publik saat ini yang secara sederhana memaknai bahwa e-KTP itu adalah bentuk identitas sebagai WNI. "Itu pemahaman awam. Itu yg pertama, jadi awam itu sederhana saja kalau dia memaknai EKTP yaitu identitasnya WNI, belum tentu benar ya itu pemahaman awam," kata Titi dalam diskusi yang mengusung tema 'E-KTP, WNA dan Kita' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).

Yang kedua, lanjut Titi, ada disparitas atau kesenjangan informasi antara apa yang dipahami oleh publik dengan ketentuan atau pengaturan yang ada. Ini bisa diakibatkan karena isu ini memang isu yang familiar di masyarakat soal e-KTP WNA ini.

"Sehingga informasi yang beredar terbatas pada pihak-pihak tertentu saja. Kalau Pak Gede (I Gede Sudartha) kan memang kerjaannya sehari-hari itu. Lalu Pak Firman (Firman Subagyo) juga berinteraksi dengan isu ini. Tetapi kan kita mungkin baru tahu 'oh ternyata WNA itu punya e-KTP'. Itu yang kedua jadi ada disparitas atau kesenjangan informasi apa yang dipahami oleh publik dengan peraturan atau pengaturan yang ada," ujarnya.

"Yang ketiga kompetisi pemilu 2019 sangat kompetitif bagi peserta pemilu. Baik untuk pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Pilpres hanya ada dua calon sehingga pertarungannya soal suara pada 17 April 2019 nanti, karena tidak ada putaran kedua. Sedangkan pileg parpol berhadapan dengan presidential threshold (PT) 4 persen. Sehingga setiap suara sangat berharga untuk menentukan nasib peserta pemilu, itu konsekuensinya," sambung Titi.

Faktor yang keempat, e-KTP ini bertransformasi dari syarat administrasi kependudukan menjadi prasyarat untuk mengakses hak konstitusional sebagai warga negara untuk memilih di Pemilu 2019.

"Kalau kita baca pasal 348 UU nomor 7 Tahun 2017 hanya pemilih ber e-KTP yang bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara nanti, baik yang terdaftar di DPT, DPTB maupun yang tidak terdaftar. Jadi e-KTP itu adalah syarat satu-satunya untuk bisa menggunakan hak pilih. Akhirnya semua peserta Pemilu kan berkepentingan terhadap siapa yang bisa menggunakan hak pilih di Pemilu 2019. Sementara e-KTP instrument satu-satunya," terang Titi.

Faktor yang terkahir, isu ini memang populis untuk digoreng karena menyangkut isu yang sensasional dan mudah memprovokasi pemilih secara emosional. Jadi bukan hanya soal asingnya, siapa asingnya.

"Isu yang memang secara emosional mudah memprovokasi pemilih Indonesia. Kalau kita lihat dari background sosiologis dan konteks politik kita hari ini," sebutnya.

"Jadi itu lima faktor yang membuat e-KTP WNA ini sangat kontroversial dan memang relevan utk didiskusikan gitu. Nah sehingga menurut saya yanh harus dilakukan saat ini adalah narasi publik harus segera direbut untuk diluruskan agar tidak kadung menyebar dan pemahaman yang salah soal e-KTP WNA ini makin dipolitisir. Sebab, kalau tidak segera diluruskan ini bisa mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu 2019," pungkasnya.