BREAKINGNEWS.CO.ID – Pelaku penyebaran konten hoax Jokowi PKI melalui akun media social Instragram, Jundi Kurniawan mengaku kalau dirinya kurang meyukai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu kebijakan yang disebutkannya, yakni menaikan sejumlah harga barang tanpa adanya pemberitahuan terlebih dulu. Hal tersebut yang membuatnya terpacu untuk membuat berbagai macam konten hoax terhadap mantan Gubernur Jakarta tersebut.

"Kenapa ke Jokowi, karena saya kurang suka dengan kebijakannya menaikkan semua barang-barang tanpa pemberitahuan," kata Jundi di hadapan wartawan di kantor sementara Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dittipidsiber Bareskrim) Polri, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat (23/11/2018).

Awalnya, kata Jundi, akun Instagram Suara Rakyat 23 dibuat untuk melayangkan perlawanan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kala itu diduga melakukan penistaan agama. Namun, lanjutnya, konten unggahan dalam akun Instagram itu pun berubah setelah melihat cara Jokowi dalam mengeluarkan kebijakan, seperti menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL), tanpa pemberitahuan.

Jundi ditangkap jajaran Dittipidsiber Bareskrim Polri Jundi ditangkap pada 15 Oktober 2018 di wilayah Aceh. Dalam melancarkan aksinya, Jundi kerap berganti-ganti akun Instagram mulai dari SR23, suararakyat23id, sr23official, 23_official, suararakyat23b, suararakyat23id, hingga suararakyat23.ind.

Dani berkata, akun-akun Instagram tersebut dibuat oleh Jundi secara berkala setelah salah satu akun dibekukan oleh pengelola Instagram karena melanggar aturan. "Beberapa kali akun yang bersangkutan di-suspend," kata Kepala Subdirektorat I Dittipidsiber Bareskrim Polri Komisaris Besar Dani Kustoni, saat memberikan keterangan pers, Jumat (23/11).

Polisi pun menjerat Jundi dengan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 16 junto Pasal 4 huruf b angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pornografi dan atau Pasal 157 ayat 1 KUHP. Jundi terancam pidana maksimal enam tahun penjara dan atau denda maksimal Rp1 miliar.