BREAKINGNEWS.CO.ID – Setelah melakukan safari dan turun ke bawah untuk mencari dan menyaring aspirasi rakyat, Partai Demokrat akhirnya menyatakan tekadnya untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Penegasan ini muncul dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Selasa (13/8/2019) di Jakarta.  

Namun Syarief juga mengatakan, dukungan Partai Demokrat untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf belum diputuskan oleh majelis tinggi partai. “Setelah kita turun dan mendengar aspirasi di bawah memang seperti itu. Begitu pula dengan mayoritas kader partai memang menginginkan bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, ada juga yang menolak usul mendukung pemerintah,” ujarnya.

Demokrat sendiri belum mau mendeklrasikan hal itu secara resmi. Agaknya partai yang dipimpin oleh Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono itu  masih menimbang beberapa hal. Termasuk sambutan partai-partai koalisi pemerintahan, terutama jika ada resistensi atas rencana itu.

 "Ya belum diputuskan sama majelis tinggi. Memang pembicaraan kan di antara kader, kan ada yang mau masuk ada yang tidak," kata Syarief. Keterbukaan Demokrat ini langsung memancing sikap politik partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama ini.

Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira justru menilai Partai Demokrat terlambat untuk merapat. Pasalnya sinyal itu muncul setelah hasil Pilpres 2019 diketahui dan selesai. Ia menduga, keinginan Partai Demokrat dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf karena berharap pembagian kekuasaan dalam Kabinet Kerja jilid II.

Bukan AHY

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, partai koalisi pemerintah tampak khawatir merapatnya Partai Demokrat hanya untuk memuluskan karier politik Agus Harimurti Yudhoyono. AHY yang juga Komandan Kogasma Partai Demokrat itu memang digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024.

"Boleh Demokrat masuk ke pemerintahan asal yang menteri bukan AHY. Sementara bagi Demokrat, kalau bukan AHY mending tidak usah," ujar Hendri.

Menurut Hendri, pernyataan Andreas itu perlu ditangkap sebagai sinyal penolakan. "Ini kelihatan mereka (koalisi Jokowi-Ma'ruf) tidak berniat memberikan panggung politik untuk AHY," kata Hendri. Hendri mengatakan, seharusnya pengalaman politik AHY harus diperkaya dulu dengan menjadi anggota Dewan.

Catatan untuk tidak mendorong AHY sebagai menteri untuk batu loncatan dinilai lebih masuk akal. "Tapi mungkin Demokrat punya strategi lain. Kita harus hormati itu," kata dia.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf untuk lima tahun ke depan. Akan tetapi, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi. Keputusan itu, kata Ferdinand, diambil Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah sang istri, Ani Yudhoyono, meninggal dunia.

"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019). "Kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan setelah 40 hari berkabung Demokrat meski tak diumumkan secara resmi karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ucapnya.

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi. Ia mengatakan, Partai Demokrat siap membantu pemerintah jika presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.