BREAKINGNEWS.CO.ID – Pemerintah Inggris membenarkan kalau keberadaan kamp-kamp pengasingan khusus bagi kaum minoritas muslim Uighur di Xinjiang, Cina, memang nyata dan bukan kabar burung.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt di depan parlemen Inggris pada Rabu (31/10/2018) lalu, berdasarkan laporan sejumlah diplomatnya yang sudah berkunjung ke Xinjiang pada Agustus lalu. Dikutip The Guardian, Kamis (1/10), pernyataan Hunt semakin menyudutkan Cina yang akan mengklaim prestasi penegakkan hak asasi manusia pemerintahnya, di depan Badan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 6 November mendatang.

Inggris bersama dengan Amerika Serikat, Belanda, Swedia, Austria, Norwegia, Jerman, serta Belgium meminta penjelasan Cina terkait situasi sebenarnya di Xinjiang dalam sidang peninjauan berkala (UPR) itu. Hunt menuturkan sudah membicarakan soal situasi di Xinjiang, dengan Menlu Cina, Wang Yi pada Juli lalu saat berkunjung ke Beijing.

"Kami terus menaruh perhatian dan kekhawatiran yang serius terkait yang terjadi di Xinjiang," kata Hunt. Sejumlah analis menganggap pernyataan Hunt tersebut memberi pesan ke Cina bawah Inggris sangat serius memantau situasi di Xinjiang.

"Seorang anggota senior kabinet pemerintahan Inggris mengangkat isu tersebut di depan parlemen, menandakan kalau negara itu benar-benar serius memantau apa yang sedang terjadi di Xinjiang. Dan Cina nampaknya akan mendengar banyak (tuntutan) pada sidang UPR di Jenewa mendatang," kata Frances Eve, peneliti dari Chinese Human Rights Defenders. Penegakkan HAM di Cina kembali disorot setelah laporan Human Right Watch pada September lalu menyimpulkan negara komunis itu melanggar hak kaum minoritas muslim di Xinjiang, terutama kaum Uighur.

Tidak hanya membatasi hak beribadah masyarakat Xinjiang yang didominasi umat Islam, Cina disebut menahan setidaknya satu juta warga Uighur tanpa alasan jelas. Di bulan yang sama, Amnesty Internasional menuturkan Beijing sudah meluncurkan kampanye mengintensifkan pengintaian yang mengganggu, indoktrinasi politik, serta asimilasi budaya secara paksa, berdasarkan kesaksian orang-orang yang ditahan di berbagai kamp tersebut.

Pemerintah Cina memang mengontrol ketat pergerakan warga di Xinjiang, terutama suku Uighur. Mereka selama ini menerapkan sejumlah kebijakan yang membatasi hak-hak warga Xinjiang untuk bebas beribadah. Pemerintah Cina telah melarang warga Xinjiang memakai jilbab, memelihara janggut, berpuasa saat Ramadhan hingga beribadah secara berjemaah. Cina berdalih hal itu dilakukan untuk menjauhkan negara dari ekstremisme agama.