BREAKINGNEWS.CO.ID - Mewakili Asia Pasifik, Indonesia kembali terpilih sebagai salah satu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (Dewan HAM PBB) dalam pemungutan suara yang berlangsung di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (17/10/2019).

Terpilihnya Indonesia setelah sukses mendapatkan suara terbanyak yaitu 174 dukungan dari 192 negara anggota PBB yang memilih dibandingkan empat calon lainnya yaitu Jepang, Korea Selatan, Marshall Islands, serta Irak.

Banyak pihak menyambut baik prestasi baru Indonesia di kancah dunia ini. Akan tetapi, tak sedikit pula yang skeptis melihat Indonesia kembali menjabat sebagai Dewan HAM PBB di tengah sorotan dunia terhadap situasi di Papua yang dalam beberapa waktu terakhir tengah memanas.

Menurut ahli politik internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, isu Papua memang menjadi duri dalam daging pada rezim Jokowi meskipun pemerintahannya telah menggencarkan pendekatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di provinsi tersebut.

Wilayah paling timur di Indonesia itu kembali menjadi perhatian setelah demonstrasi berlangsung rusuh terjadi di sejumlah wilayah di Papua dua hari setelah perayaan HUT ke-74 RI.

Kerusuhan yang berbuntut panjang dan memakan korban jiwa itu dipicu oleh penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya sehari sebelumnya.

Sejak Bumi Cendrawasih kembali bergolak, kampanye referendum Papua pun kembali digaungkan aktivis pro-kemerdekaan Papua seperti Ketua Persatuan Pergerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, dan aktivis Papua, Veronica Koman, yang kini menjadi buronan polisi.

Rezasyah mengakui bahwa Benny dan Veronica tengah gencar-gencarnya "memperluas basis massa anti-Indonesia" melalui jaringan mereka di luar negeri.

"Pandangan kedua tokoh ini, terlepas dari benar atau pun tidak, dapat menjadi referensi berbagai kalangan di dunia dan selanjutnya menjadi rujukan dalam mempermalukan Indonesia di berbagai forum internasional," kata Rezasyah.

Misi kedua tokoh Papua itu pun seakan dibantu dengan kicauan sejumlah negara Pasifik yang juga kembali mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam forum internasional, seperti sidang Majelis Umum PBB ke-74. 

Perdana Menteri Vanuatu dan Solomon Islands menyerang Indonesia terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pidato mereka di depan Majelis Umum PBB.

Walau isu Papua kerap menghantui rezim Jokowi, Rezasyah menganggap terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB ini justru bisa dijadikan momentum pemerintah meluruskan informasi terkait Papua yang selama ini banyak dipolitisasi banyak pihak.

"Bad news is always a good news. RI hendaknya menggunakan waktu yang tersedia untuk menjelaskan pada dunia perkembangan terkini di Papua seperti kebijakan pemulihan pascakrisis dan kebijakan terpadu yang langsung disupervisi oleh  Jokowi yang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat dunia," kata Rezasyah.

Senada dengan Rezasyah, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga memaparkan jabatan Dewan HAM PBB tak boleh disia-siakan Indonesia untuk memperbaiki HAM di dalam negeri, tak terkecuali di Papua.

Menurut Usman, jabatan Dewan HAM PBB bisa memunculkan dorongan yang lebih kuat lagi bagi pemerintah untuk lebih serius menangani masalah HAM di dalam negeri untuk menunjukkan bahwa Indonesia pantas mengemban posisi tersebut.

"Siap atau tidak siap. Pantas atau tidak, peran dan partisipasi dalam dewan HAM PBB harus diambil Indonesia karena tidak ada negara yang sempurna dari catatan HAM," kata Usman.

"Meski ada persoalan Papua justru ini bisa menjadi kesempatan paling strategis untuk membicarakan kondisi di sana di depan dunia. Kita mengalami banyak peristiwa kekerasan di Papua. Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyisipkan dan mendorong penguatan HAM dalam politik dalam maupun luar negeri," ujar Usman.