BREAKINGNEWS.CO.ID-  Pemerintah sudah harus mempertimbangkan keberaadaan lembaga khusus untuk urusan zakat. Hal itu menjadi penting mengingat potensi keuangan tersebut kurang tergarap maksimal, sekaligus sebagai kekuatan tambahan penggerak ekonomi kesejahteraan.

"Pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan keberadaan lembaga khusus untuk mengelola dana zakat" ujar Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur Musa M. Si. M hum, dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Master C 19 di Jakarta, (10/7/2019).

Sama seperti pengelolaan dana haji yang saat ini ditangani oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) maka lembaga zakat itu, nantinya bisa diarahkan untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi ummat.

"Bahkan jika perlu dibentuk menjadi satu kementerian tersendiri,"tegasnya dalam acara diskusi yang juga dihadiri oleh Pembina Master C19 Ahmad Syauqi Ma’ruf Amin alias Gus Syauqi.

Menurut anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2009-2014 ini,

Urgensi dibentuk lembaga yang akan mengelola dana ummat tersebut, karena bisa menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan oleh pemerintah. Selain itu,  jika dikelola oleh pemerintah, potensi yang bisa digali akan jauh lebih besar daripada yang sudah terkumpul selama ini.

 Berdasarkan catatan Kementerian Agama, dana zakat ummat yang berhasil terkumpul sepanjang tahun 2018 baru mencapai Rp6 triliun/ tahun. Jumlah itu jauh dari potensinya yang diperkirakan tidak kurang dari  Rp217 triliun.

Dari jumlah yang ada itu, selain dikembalikan untuk kesejahteraan ummat, semestinya bisa juga menjadi  modal untuk menggerakkan ekonomi syariah.

Berbicara dalam diskusi bertema “Blueprint Ekonomi Syariah dalam Negara Kesejahteraan Pancasila” di kawasan Menteng itu,  mantan Ketua Umum PMII juga menyebut terdapat sejumlah kendala. Khususnya dalam  pemanfaatan zakat sebagai motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia.

Pria yang akrab disapa Cak Ali ini menyebut  antara lain, ekonomi syariah masih dianggap kurang seksi untuk menjadi daya tarik model kegiatan bisnis di Indonesia. Selain itu diversifikasi jenis usaha syariah di tanah air yang belum terlalu beragam.

"Ini membuat ekonomi syariah, khususnya yang berbasis dana zakat kurang berjalan sesuai harapan," lanjutnya.

Padahal jika pengelolaan dana zakat serta haji ditata dalam satu badan khusus, maka potensi itu bisa menjadi penggerak ekonomi ummat.

Pada bagian lain, jika dana zakat diselaraskan dengan pajak, maka potensi ekonomi yang terkandung jauh lebih besar dari data yang disebutkan sebelumnya... "Karena mengacu kepada PDB Indonesia secara kesuluruhan" tutupnya.