BREAKINGNEWS.CO.ID - Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sudah tidak berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). "Ya, yang bersangkutan sudah bukan WNI," ujar Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Imigrasi Sam Fernando di Jakarta,  Kamis (5/9/2019).

Namun Sam enggan menjelaskan lebih lanjut sejak kapan Benny tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/9) menyiratkan bahwa Benny sudah tidak lagi berkewarganegaraan Indonesia.

Wiranto menyebutkan akan menangkap Benny bila yang bersangkutan masuk kembali ke Indonesia. "Tatkala mereka sudah bukan warga negara Indonesia, dan juga sudah ada perlindungan suaka dari negara-negara lain, prosesnya kan tidak sederhana itu," tutur Wiranto.

Wiranto juga membenarkan bahwa Benny melakukan kegiatan di luar negeri, sehingga dibutuhkan langkah-langkah diplomasi yang diatur perundang-undangan internasional untuk menangkapnya.
 
Benny Wenda ditetapkan sebagai salah satu pihak yang turut menjadi provokator yang menyebabkan kericuhan di Papua. "Benny Wenda memang bagian dari konspirasi. Mereka provokasi, seakan kita (pemerintah) menelantarkan, melanggar HAM," kata Wiranto.

Dia menegaskan dalam aksinya Benny menggalang dukungan dari dunia internasional, dan menyebarkan berita bohong ke negara luar.

Otak Kerusuhan

Pada bagian lain, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menegaskan anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka menanggapi kondisi Papua terkini. "Benny Wenda itu aktor propaganda Papua merdeka dan sekarang mendapat suaka dari Oxford, Inggris,"  kata  Stanislaus.

Dia menekankan ulah Benny Wenda tidak hanya melakukan propaganda secara personal tetapi juga melalui negara Vanuatu, sehingga negara tersebut menggalang negara-negara Pasifik untuk mengkampayekan kemerdekaan Papua di forum-forum PBB.

"Isu yang diusung Benny Wenda untuk mengkampanyekan Papua Merdeka adalah HAM, supaya mudah menarik perhatian internasional," kata dia.

Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya, yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.

Dia memandang adanya suaka dari Oxford, Inggris juga menunjukkan bahwa Benny Wenda memiliki akses kepada pihak asing, terkait kepentingannya dengan Papua.

Untuk mengatasi hal ini, kata dia, diperlukan langkah-langkah politik termasuk diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara lain untuk menjelaskan posisi Papua yang tetap menjadi bagian dari NKRI yang sudah final dan segera melakukan kontra propaganda terkait yang dilakukan Benny Wenda.

"Narasi-narasi tentang Papua dari pemerintah harus lebih masif dan kuat serta melibatkan non-state actor misal dari masyarakat atau LSM, suku-suku, tokoh adat, bahkan kalangan gereja untuk melakukan kontra propaganda terhadap Benny Wenda," jelasnya.

Namun dia mengatakan hal itu bisa dilakukan jika antara pemerintah dengan non-state actor telah tercipta suatu kesepemahaman yang dibangun melalui dialog.