JAKARTA - Polri juga akan menindak tegas anggota organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berdakwah politik di beberapa kampus.

"Kalau tetap menyampaikan anti-Pancasila dan NKRI kan ada hukumnya. Kami amankan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jendral Setyo Wasisto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7).

Menurut Setyo, mulai sejak status badan hukum HTI resmi dibekukan, tiap-tiap kegiatan politiknya dinyatakan terlarang. Dia menyebut polisi selalu memonitor gerakan HTI di beberapa kampus.

Kami pantau materinya. Kalau materi tetap anti-Pancasila nanti diamankan," tutur Setyo.

Diluar itu, kata Setyo, pihaknya tidak akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) pada surat pemberitahuan HTI jadi organisasi bila menginginkan lakukan pertemuan akbar.

STTP juga tidak akan dikeluarkan untuk kegiatan keagamaan yang dilakukan dengan besar-besaran di ruangan publik, imbuhnya.

Tetapi, lanjut Setyo polisi tidak akan melarang anggota HTI yang melakukan dakwah agama bila dikerjakan dengan perseorangan.

"Sepanjang dakwah agama, ya silakan. Asal bukan politik ya,"katanya.

Pemerintah lewat Kemkumham resmi mencabut status badan hukum yang dimiliki organisasi HTI pada Rabu (18/7).

Pembekuan itu adalah tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah menilainya, walau dalam AD/ART memberikan Pancasila jadi ideologi untuk badan hukum perkumpulannya, kegiatan serta aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila serta jiwa NKRI.

Pascapembekuan badan hukum ini, Kantor Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berada di lokasi Tebet, Jakarta Selatan, tertutup rapat, pada Kamis (20/7).

Pengurus DPP Hizbut Tahrir menyebutkan, penutupan papan nama organisasi terlarang ini dengan kain hitam dikerjakan oleh mereka sendiri.