BREAKINGNEWS.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan keputusan akhir tentang larangan ekspor bijih mineral atau ore. Pernyataan itu muncul dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Rencana sebelumnya, pemerintah memang menyebutkan bakal melarang ekspor komoditas itu lebih cepat dari rencana awal. Larangan itu akan diberlakukan pada tahun ini atau maju dari rencana semual yang ditetapkan pada 2022.

Presiden Jokowi sendiri yang akan memutuskan hal itu dalam waktu dekat. Namun Luhut juga belum bisa memastikan kapan larangan ekspor bijih mineral benar-benar diberlakukan.  "Iya tunggu perintah presiden, lihat keputusan presiden dalam beberapa waktu ke depan," ucap Luhut, Selasa (13/8/2019).

Percepatan larangan ekspor bijih mineral ini dilakukan agar menarik investasi smelter di dalam negeri. Selama ini pertumbuhan smelter yang membutuhkan investasi besar terlihat stagnan. Lewat larangan ekspor bijih besi itu, maka pemerintah berharap industri smelter dapat menyerap komoditas tersebut. "Kami perlu menarik investor sebanyak mungkin," ucap Luhut.

Sementara itu Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sri Raharjo menyatakan larangan ekspor biji mineral tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara.  Namun saat ini, keran ekspor bijih mineral masih terbuka sampai akhir 2021 mendatang.

UU Minerba itu akan segera diberlakukan tanpa pengecualian. Namun hal itu juga menimbulkan kekhawatiran lantaran bakal melonjaknya cadangan produksi bijih mineral dalam negeri. Hanya saja pemerintah juga sudah mewajibkan perusahaan berbasis tambang mineral untuk memiliki perencanaan yang matang dalam mengolah bahan mentah itu sebelum membangun smelter.

"Perusahaan tetap harus mengolah, dia (perusahaan) harus punya feasibility study (fs) saat bangun smelter," terang dia.  Dalam hal ini, diperlukan pula kerja sama antar kementerian atau lembaga (K/L) lain guna memastikan produksi bijih mineral terserap di dalam negeri. Misalnya, Kementerian Perindustrian ikut turun tangan agar proses hilirisasi komoditas ini berjalan dengan baik..