JAKARTA-Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap membantah pernah menagih dana proyek e-ktp kepada Iman. Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-ktp) itu bermula tahun 2012, dan saat itu ia menyebutkan jika dirinya tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua komisi II DPR. "Saya juga tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Irman," Chairuman Harahap menegaskan.

Dalam lanjutan sidang pemeriksaan saksi terkait proyek e-KTP tersebut hakim Yanto mengatakan jika Chairuman Harahap pernah menagih uang proyek e-KTP kepada Irman.

Hotma Sitompul.

Hakim juga mengatakan bahwa dalam surat dakwaan sebelumnya anggota Komisi II DPR banyak menerima uang dari proyek e-KTP, sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat dalam keterangannya pada persidangan Irman dan Sugiarto beberapa waktu lalu. Menurut keterangan dari Muhammad Nazaruddin, Chairuman beserta anggota Komisi II lainnya disebut menerima uang proyek e-KTP.

Chairuman Harahap membantah pernah menerima uang tersebut. "Tidak ada itu yang mulia. Coba saja tanya ke Nazaruddin itu, ungkap semua pelaku proyek e-KTP itu yang benar," katanya saat menjawab pertanyaan hakim pada sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus proyek e-KTP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018).

Sementara itu, hakim juga menanyakan kepada saksi lain yakni pengacara Hotma Sitompul terkait pembayaran dari kemendari sebesar Rp400 miliar. Namun Hotma mengaku telah mengembalikan uang tersebut. "Sudah saya kembalikan," tegas Hotma.

Ananta Setiabudi.

Saksi lainnya, Setiabudi Ananta dari LKPP Kemendagri, menjelaskan bahwa ia pernah mengusulkan kepada Mendagri Gamawan Fauzi agar menghentikan proyek e-ktp tersebut. Namun, Gamawan Fauzi menolaknya. Saat itu, Gamawan Fauzi menyebutkan akan meminta adanya pendampingan pada proyek e-ktp. 

Ananta Setiabudi mengatakan proyek e-kitp tersebut tetap berjalan meski prosedur yang dijalankan tidak sesuai. Menjawab pertanyaan terkait banding atas tender proyek e-ktp, Ananta Setiabudi menegaskan, yang paling mengetahui  dan menjawab pertanyaan tersebut tentunya mendagri pada saat itu, yakni Gamawan Fauzi.