JAKARTA - Perilaku menyimpang pengajar bahasa Inggris TS (25) di sebuah sekolah kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, kepada siswinya baru-baru ini, termasuk kategori kejahatan pornografi. Polisi kini menjerat TS dengan pasal berlapis.

Selain itu kasus chat TS pada siswinya masuk pada tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 KUHP dan pasal 29 Jo pasal 6 Jo pasal 4 ayat (1) huruf F UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 45 jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan menyebutkan tersangka TS akan dijerat pasal 282 KUHP. 

Bunyinya; Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk seterusnya maupun untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahuinya atau patut dapat diduganya bahwa umur orang itu belum tujuh belas tahun, kalau isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Tersangka TS juga bisa dijerat dengan UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan: “Setiap orang dilarang..., membuat,... menyebarluaskan... Pornografi...”

Ancaman terhadap pelanggaran pasal ini, disebutkan Hendy, diatur dalam Pasal 29 UU 44/2008 yaitu, pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta rupiah dan paling banyak Rp6 miliar rupiah.

Adapun pasal 6 UU 44/2008 mengatur bahwa, setiap orang dilarang..., memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

 

Adapun UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pada pasal 27 ayat 1 berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 

UU RI  Pasal 45 ayat 1 bunyinya; setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Adapula UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002. Pada pasal 76E berbunyi; Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pada pasal 82 berbunyi; (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).