JAKARTA - Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghapuskan kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi Jalan Sudirman-Thamrin.

"Ya tentu kalau misal Gubernur mau mencabut, tentu ada penelitian. Nanti kami koordinasikan, kita komunikasikan. Kita kan belum tahu," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Meski demikian Argo mengaku belum banyak tahu tentang rencana itu. "Saya tidak mau berpolemik. Tapi, selama ada peraturan gubernur yang melarang ya petugas lalu lintas tetap melaksanakan aturan tersebut. Maksudnya aturan itu masih tetap kita laksanakan, kecuali aturannya dicabut baru kita laksanakan. Selama aturan itu berlakukan harus dilaksanakan," kata Argo.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Halim Pagarra menyatakan pendapat berbeda. Menurutnya, peraturan pelarangan kendaraan roda dua melintasi Jalan Sudirman- Thamrin dinilai efektif mengurangi kemacetan di Jakarta selama ini. "Saya kira demikian. Tapi aturan itu polisi karena peraturan gubernur makannya kita tindak apabila ada roda dua melewati Thamrin," ujar Halim.

Meski menyatakan peraturan pelarangan roda dua sangar efektif diberlakukan di Jalan Sudirman - Thamrin, Halim mengaku tidak mau mempolemikan wacana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mau menghapus hal tersebut. 

Menurutnya, kepolisian siap melaksanakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila nantinya mau menghapuskan kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi Jalan Sudirman-Thamrin itu. Tapi, selama kebijakan itu belum ada, tentu polisi akan menjalankan kebijakan yang lama, yakni menindak kendaraa roda dua bila melintas di Jalan Sudirman-Thamrin.