JAKARAT – Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mempersilahkan mantan ketua umumnya, Setya Novanto, mengajukan diri menjadi justice collaborator untuk membongkar kasus megakorupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun. "Itu adalah hak Pak Setnov, jadi kami tidak membicarakan masalah itu. Tapi itu silakan kepada Pak Setnov yang selama ini sudah dinyatakan tersangka dan sudah memasuki persidangan-persidangan," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Idrus juga mempersilakan bila Novanto membeberkan nama-nama yang berasal dari Partai Golkar. Tetapi, langkah Novanto itu harus ada bukti-bukti yang mendukung. "Silakan. Saya kira yang penting kan ada faktanya. Kami dari awal mengatakan bahwa mendorong proses hukum yang dilakukan oleh KPK yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan orientasinya adalah keadilan," ujar Idrus.

Dia menjelaskan, prinsip Golkar yaitu bagaimana supaya pemberantasan korupsi dijalankan secara komprehensif. Hal tersebut juga, kata dia, sebagai bagian dari gerakan 'Golkar Bersih' di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. "Itu lah sebabnya maka Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto ini kan salah satu ikonnya kan Golkar Bersih," kata Idrus.

Sebelumnya, Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto telah mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang berkerja sama atau justice collaborator. Hal itu guna membongkar nama-nama besar yang terlibat dalam kasus e-KTP.