Lobi-lobi politik saat ini tengah dilakukan fraksi-fraksi di DPR RI sebelum RUU Pemilu diketok pada 20 Juli 2017. Partai Gerindra, saat ini meminta agar presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di Revisi Undang-Undang Pemilu dihapus.

Menurut Ahmad Sufmi Dasco, Wakil Ketua Umum Gerindra, pihaknya tetap ingin presidential threshold dihapuskan. "Kita tetap akan melakukan lobi-lobi," kata Dasco, Senin (17/7/2017).

Partai Gerindra yang akan kembali mencalonkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 khawatir akan terganjal oleh RUU ini jika kelak disahkan. Selain itu Gerindra juga memikirkan partai lain, terutama partai baru yang tidk bisa berperan di unda-undang Pemilu ini.

"Kami bukan hanya soal Partai Gerindra, tapi partai yang baru bagaimana?, Kasih kesempatanlah, kenapa tidak dibuka semua. Kita sebenarnya optimistis bisa melampaui ambang batas (20 persen) tapi kita tak cuma pikir Gerindra," kata dia.

Gerindra sudah bertemu sejumlah petinggi partai politik untuk melakukan lobi. Termasuk dengan PKB dan PAN yang berada di koalisi pemerintah, tapi kedua partai ini juga tak memilih opsi 20-25 persen. Gerindra juga sudah bertemu Demokrat dan PKS yang ingin presidential threshold dihapus.

"Sebenarnya sudah ada titik temu, tapi kemudian pemerintah berkeras 20 persen, Hanura berubah lagi. Kita lagi bangun komunikasi secara berkala, adakan diskusi dengan PAN dan PKB juga, mudah-mudahan tanggal 20 nanti sudah ada kesepakatan sehingga menang voting," ucap dia.

Seperti diberitakan, fraksi partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Hanura, NasDem dan PPP mendukung opsi presidential threshold 20-25 persen. Tapi koalisi ini tak solid, karena PAN dan PKB memilih nol persen. Sama seprti partai oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PKS juga memilih opsi nol persen.