BREAKINGNEWS.CO.ID- Gerakan Dayak Nasional (GDN) menggelar aksi damai di Depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). Massa GDN tersebut dalam menjalankan aksinya memakai kostum adat suku Dayak. 
 
Koordinator Umum GDN, Dr. Drs. Nicodemus R. Toun, MM mengatakan, tujuan aksi tersebut untuk menuntut hak mereka sebagai putra-putri Dayak yang telah mendukung total Joko Widodo-Maruf Amin dalam Pilpres 2019 sehingga mengantarnya menjadi Presiden 2019-2024. 
 
"Kita menuntut hak agar putra putri Dayak bisa duduk di kabinet Jokowi-Maruf untuk lima tahun ke depan. Itu yang paling penting. Karena selama 74 tahun Indonesia merdeka, tidak ada putra putri Dayak yang dilibatkan di kabinet," tegasnya. 
 
Selain itu kata Nicodemus, pihaknya meminta pemerintah dan DPR RI merevisi peraturan perundang-undangan yang telah membebankan masyarakat Dayak. Terutama kata Nicodemus terkait UU Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). 
 
"Banyak kali itu ya. Mulai dari UU Agraria tahun 60, UU Pokok Hutan tahun 2009, UU Pokok Lingkungan Hidup, UU Pokok perkebunan. Semua ini merusak kepentingan masyarakat dayak. Ini kita minta untuk direvisi kalau bisa dicabut. Sesuaikan dengan kepentingan masyarakat adat Dayak," imbuhnya. 
 
Nicodemus juga mempersoalkan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) tentang keberadaan Masyarakat Adat. Kata dia, UUD tersebut belum relevan terhadap kondisi masyarakat adat Dayak saat ini. Diketahui, Rancangan UU turunan khusus yang melindungi dan menghormati hak Masyarakat Adat telah bergulir di DPR RI bahkan masuk Prolegnas 2014, tetap hingga saat ini belum rampung. 
 
"Belum relevan sebetulnya. Makanya ini juga nanti, kita harapkan ada pengakuan, ada UU yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat ini. Sampai saat ini drafnya pun belum nyampai mengenai pengaturan hak-hak masyarakat adat ini (dari DPR)," tukasnya. 
 
Sementara salah seorang massa bernama Dr. Yahya Anja, MH menilai tuntutan jabatan untuk mengisi kabinet kerja II Jokowi sangat relevan. Pasalnya, tanah Dayak klaim Yahya pada Pilpres lalu menyumbang suara 97 persen. 
 
"Kami Gerakan Dayak Nasional meminta kepada Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Cuma orang Dayak yang berani deklarasi Jokowi-Maruf Amin di seluruh Kalimantan. Dan 97 persen di Kalimantan orang dayak memilih dan mendukung Jokowi-Maruf," tegasnya. 
 
Selama ini kata Yahya, putra dan putri Dayak belum mengecap salah satu jabatan strategis. Namun terlepas dari semua itu, pihaknya mendukung penuh program Jokowi-Maruf dalam periode kedua ini. 
 
"Kami mendukung penuh ibukota pindah ke pulau Dayak. Siapa pun yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia, berharapan dengan kita orang Dayak. Mendukung penuh program Jokowi-Maruf," tukasnya.