BREAKINGNEWS.CO.ID - Sebanyak 12.137 unit rumah rusak berat akibat gempa bumi yang terjadi di sekitar Maluku sejak 26 September 2019 lalu, hal tersebut disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam satu bulan terakhir, wilayah Maluku terus diguncang ribuan gempa susulan hingga membuat seluruh warga memilih bertahan di pengungsian.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Agus Wibowo menuturkan, total rumah rusak itu terdiri dari 2.712 unit rusak berat, 3.317 rusak sedang, dan 6.108 rusak ringan, serta 730 unit lainnya yang rusak adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial. "Data dampak gempa bumi Provinsi Maluku ini update pada 28 Oktober per pukul 13.00 WIB," kata Agus dalam siaran pers, Selasa (29/10/2019).

Tidak hanya kerusakan rumah warga dan fasum-fasos, BNPB juga mencatat, gempa bumi mengakibatkan 41 orang meninggal dunia, 228 orang luka-luka, dan 103.301 warga mengungsi. "Ada dua jenis pengungsi. Pertama pengungsi yang terdampak langsung (rumah rusak), dan pengungsi yang trauma atau tidak berani tidur di rumah," ujarnya.

Merespons bencana ini, BNPB sendiri sudah memberi bantuan dana sebesar 6,5 miliar rupiah kepada Pemprov, Pemkab, Pemkot, hingga TNI untuk operasi pemenuhan keperluan dan kebutuhan dasar pengungsi. "Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dilakukan oleh semua pihak, termasuk TNI/Polri dan dikoordinir oleh Pemda," ujar Agus.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Maluku, Selasa (29/10), menjanjikan bantuan dana bagi korban gempa akan dicairkan enam bulan pasca-bencana. Saat meninjau Posko Pengungsian di Desa Tulehu, Maluku Tengah, Presiden mengatakan bahwa tahapan dan pola pemberian bantuan dana bagi korban gempa di wilayah Maluku diseragamkan dengan daerah-daerah lain.

"NTB itu juga baru kita berikan mungkin sesudah lebih enam bulan. Karena apa, ya gempanya masih ada terus. Kalau dibangun pun nanti bisa rusak lagi," katanya. Selama berada di Maluku Tengah, Jokowi juga berdialog dengan warga yang mengungsi di kompleks Universitas Darussalam serta meninjau rumah sakit darurat, tempat pembibitan ikan, tenda pemulihan trauma untuk anak-anak, dan tenda-tenda pengungsian.

Jokowi memastikan bahwa dari sisi keuangan, anggaran telah tersedia di pos-pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta BNPB untuk membantu perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa di Ambon dan sekitarnya.

"Tapi perlu prosedur, yang pertama. Yang kedua, kita juga sedikit menunggu agar gempanya itu reda ya. Ini kalau malam saya dengar masih ada yang kecil-kecil begitu ya. Semoga itu cepat hilang sehingga potensi pembangunan rumah bisa dikerjakan oleh masyarakat yang nanti dikoordinasi oleh pemerintah daerah," ujar dia.

Jokowi juga meminta pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat gempa dilakukan menggunakan konstruksi yang tahan gempa. Dia pun menginstruksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk pembangunan kembali fasilitas umum dan rumah yang rusak.

"Konstruksinya nanti akan diarahkan oleh Pak Menteri PUPR, Pak Basuki," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Kita berdoa bersama semoga tidak ada gempa lagi, apalagi tsunami, dan kita bisa memulai membangun rumah-rumah yang rusak kemudian bangunan fasilitas umum yang rusak sesegera mungkin," ucapnya.