BREAKINGNEWS.CO.ID-Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membenarkan bahwa ada keterlambatan dari fraksinya untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) tahun 2018. Meskipun begitu ia tetap berupaya akan serahkan LHKPN pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu dekat.

“LHKPN khusus untuk fraksi PDIP kemarin kita rapat fraksi bulan februari semua sudah masuk," kata Gembong di kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (18/1/2019).

Politikus PDIP itu mengungkapkan bahwa lambatnya penyerahan LHKPN disebabkan pada tahap penyisiran harta yang harus dilengkapi dengan bukti atau dokumen kepemilikan untuk setiap item barang miliknya.

"Pas ngisi e laporannya itu ternyata harus dilengkapi bukti. Jadi harus disisirnya itu yang lama, " ujar Gembong.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperingatkan anggota DPRD DKI Jakarta untuk segera memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Lembaga Anti-Rasuah itu menilai sikap legislator sebagai contoh buruk terhadap masyarakat.

KPK mengungkapkan DPRD DKI masuk dalam daftar instansi dengan tingkat kepatuhan rendah dalam memberikan LHKPN untuk legislatif tingkat provinsi. Rapor merah DPRD DKI itu kontras dengan Pemprov DKI yang mendapat penghargaan LHKPN terbaik dari KPK.

Pasalnya sampai saat ini dari 106 anggota DPRD DKI tak ada satu pun dari mereka yang melaporkan harta kekayaan penyelenggaran negara atau LHKPN 2018.