BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputra sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan pekerjan di jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017 lalu. Penetapan status tersangka tersebut sebagai tindak lanjut KPK dalam upaya pengeledahan yang dilakukan di kantor Perum Jasa Tirta II pada 4 Desember 2018 kemarin.

Dalam pengeledahan yang dilakukan di ruang Direktur Utama, ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP), ruang Devisi Keuangan dan Akuntansi, Ruang Startegi dan Penelitian dan Pengembangan, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen-dokumen terkiat pengadaan dan bukti lain dalam bentuk elektronik.

“Kita menyita sejumlah dokume-dokumen terkiat pengadaan dan bukti elektronik dari sejumlah ruangan di Kantor Perum Jasa Tirta II pada 4 Desember 2018, Hal ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pada konfernsi press bersama media di Gedung KPK, Jumat (7/12/2018).

Ia menyatakan sejak diterbitkan surat perintah penyidikan (sprindik), penyidik telah memeriksa 11 orang saksi dari unsur pejabat dan pegawai Perum Jasa Tirta ll.
Djoko Saputra selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta ll diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. "Sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta ll Tahun 2017," kata Febri.

Perkara itu berawal pada tahun 2016 usai Djoko Saputro diangkat menjadi Direktur Utama Perum Jasa Tirta II. Dia diduga menginstruksikan agar melakukan revisi anggaran. "Dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar," jelas dia.

Relokasi anggaran untuk perencanaan strategis korporat dan proses bisnis sendiri senilai Rp 3,82 miliar. Sementara perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jaya Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan Rp 5,73 miliar. "Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan bank dan unit Iain. Dan tidak sesuai aturan yang berlaku," kata Febri.

Setelah revisi anggaran, Djoko memerintahkan Andririni Yaktingsasi menjadi pelaksana pada kegiatan tersebut. Dalam dua kegiatan itu, Andririni diduga menggunakan bendera perusahaan PT. Bandung Management Economic Center dan PT. 2001 Pangripta.

Realisasi penerimaan pembayaran untuk kedua pelaksanaan proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar Rp 5.564.413.800. Djoko dan Andririni juga diduga mencantumkan nama para ahli dalam kontrak sebagai formalitas memenuhi syarat administrasi lelang.

"Diduga kerugian keuangan negara setidak-tidaknya adalah Rp 3,6 miliar yang merupakan dugaan keuntungan yang diterima AY dari kedua pekerjaan tersebut, atau setidaknya lebih dari 66% dari pembayaran yang telah diterima," Febri menandaskan.