JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump resmi melarang penggunaan software anti-virus Kaspersky di Amerika Serikat lewat aturan barunya. Peraturan yang baru saja ditandatangani ini terdapat dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS untuk tahun fiskal 2018. Aturan itu resmi diberlakukan sejak Selasa (12/12/2017), sebagaimana dikutip Reuters Rabu (13/12) lalu.

Dalam aturan ini, software anti-virus asal Rusia ini dilarang digunakan di seluruh komputer pemerintahan Amerika Serikat, alasannya karena Kaspersky dianggap memiliki hubungan dengan intelijen Rusia. Kaspersky sendiri pernah membantahnya.

"Kasus Kaspersky terdokumentasi dengan baik dan sangat mendalam. Hukum ini sudah lama terlambat,” kata Jeanne Shaheen, Senator dari Partai Demokrat dalam Kongres. Ia juga menambahkan Kaspersky merupakan “risiko serius bagi keamanan nasional AS” sehingga aturan ini perlu ditekan.

Aturan ini memperkuat aturan sebelumnya yang dibuat pemerintahan Trump. Aturan sebelumnya ini memuat larangan bagi jaringan yang digunakan masyarakat sipil dan militer untuk menggunakan produk Kaspersky. Alasannya masih sama, Kaspersky dianggap menjadi mata-mata Rusia.

Pihak Kaspersky sendiri menyesalkan aturan yang baru dibuat ini karena tidak menyertakan bukti-bukti dari tuduhan spionase yang ada.

Pada kesempatan terpisah, pejabat keamanan cyber senior Departemen Keamanan Dalam Negeri, Christopher Krebs, mengaku jika hampir semua institusi pemerintah sudah menghapus produk Kaspersky dari jaringan mereka sesuai dengan perintah internal yang keluar pada September 2017.

"Tanggapan resmi Kaspersky atas larangan tersebut tidak mengandung informasi apa pun yang akan mengubah penilaian kami," kata Krebs.