JAKARTA - Partai Demokrat (PD) tampaknya tak setuju dengan pemblokiran akun Twitter @LawanPolitikJKW. Akun tersebut milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean. Pasalnya, akun tersebut diblokir oleh pemerintah. Hal tersebut terlihat jika PD memprotes keras pemblokiran itu. Partai berlambang bintang mercy tersebut juga kerap membandingkan pemerintahan saat ini dengan pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tidak salah kemudian kita berpikir pemerintah sekarang represif dan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi kan. Karena bertubi-tubi ini dari kejadian foto yang diunggah Pak Amien Rais yang dikenal oposan terhadap pemerintah hari ini mendadak dihapus Instagaram, dan hari ini beberapa akun Twitter termasuk akun teman kami Ferdinand Hutahaean yang di media sosial dikenal kritis kepada pemerintah malah di-suspend, kan memang terjadi di pemerintahan sekarang ini," kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon, Kamis (14/6/2018). "Belum lagi di benak publik kan memang telah terbangun kesan, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, pemerintah sekarang memang 'telinganya lebih tipis' dibanding pemerintahan Pak SBY," kritik Jansen.

Tak hanya itu, Jasen pun mengungkit beberapa demo terhadap SBY di masa pemerintahannya. Menurut Jansen, SBY menerima kritikan secara terbuka. "Pak SBY yang dibawain kerbau aja santai-santai saja. Serangan dan tuduhan oposisi yang sekarang ganti berkuasa juga tidak kalah kerasnya pada masa itu. Tapi beliau santai saja. Itulah Demokrasi. Telinga pemimpin harus tebal, bukan dikit-dikit main hukum dan bungkam," katanya.

Ia pun menilai jika tidak salah kalau publik membandingkan demokrasi era SBY dengan Jokowi. Dirinya pun mengatakan jika SBY merupakan sosok yang sangat menerima demokrasi. "Yang pensiunan militer pada masa pemerintahannya tidak memberangus ruang-ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi, kok zaman now yang dipimpin kalangan sipil malah gayanya melebihi era Pak SBY yang notabene militer yang selama ini dikenal galak dan keras," ujarnya.

Blokir dari Twitter 

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara pun angkat bicara. Menurutnya, pemblokiran terhadap beberapa akun Twitter tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintahan. Bahkan, ia pun mengatakan jika pihaknya tidak memberikan perintah apapun. "Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," katanya. 

Pemblokiran itu menurut Rudiantara murni dari pihak twitter tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Untuk itu bagi siapa pun yang merasa dirugikan atas tindakan atau langkah twitter, maka sebaiknya langsung saja menghubungi pihak twitter untuk meminta klarifikasi. Bahkan klarifikasi bisa dilakukan dengan langsung menghubungi lewat akunnya masing-masing.