BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua Koperasi Pasar (Koppas) Hayam Wuruk Indah (HWI) Lindeteves, Chandra Suwono menilai jika perluasan sistem ganjil-genap di Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, Gunung Sahari, bukan solusi mengatasi kemacetan yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurutnya, kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan tersebut biasanya terjadi hanya pada saat jam kantor dan itupun diakibatkan oleh traffic light yang jaraknya berdekatan.

"Ganjil genap ini kan alasannya ada dua. Pertama terkait masalah emisi atau polusi yang kedua adalah kemacetan. Untuk kemacetan misalnya untuk Jalan Gunung Sahari. Gunung Sahari itu dari Glodok, dari Ancol sampai dengan Pasar Senen itu kira-kira jaraknya dua kilometer, itu ada tujuh traffic light, itulah sumber kemacetan sebetulnya," kata Chandra dalam kegiatan pernyataan keberatan perluasan sistem ganjil-genap di kawasan Glodok, Jakarta Barat, Jumat (30/8/2019) malam.

"Kalau terkait Gajah Mada dan Hayam Wuruk enggak macet, dia hanya ada ramai ketika jam kantor karena itu masalahnya sama traffic light, tetapi itu kendaraan tetap padat merayap, gak stuck, gak diam. Oleh karena itu jalan tersebut gak perlu ada ganjil genap,” sarannya.

Selain itu, Chandra menilai bahwa di kawasan Gunung Sahari, perluasan ganjil genap tidak berdampak signifikan dalam mengurangi kepadatan lalu lintas dibanding dengan membangun flyover. “Solusinya untuk Jalan Gunung Sahari saya pikir Pak Gubernur harus respons ini, solusinya itu flyover seperti di Jembatan Dua dan Jembatan Tiga,” imbuhnya.

Bahkan tidak tepat jika penerapan ganjil-genap dianggap mengurangi polusi udara. Sebab, polusi terbanyak bukan disebabkan oleh mobil. Ia menyebut kendaraan roda dua justru menghasilkan emisi lebih banyak.

"Sebetulnya kontribusi mobil (untuk emisi) itu sedikit karena sistem pembakaran mobil itu hampir mendekati zero emission. mungkin 10 tahun lagi produk mobil zero emissions. Maaf ya, kontribusi sepeda motor untuk emis itu luar biasa," terangnya.

Lebih lanjut, Candra mengusulkan agar dalam mengatasi masalah polusi, sebaiknya Pemprov DKI membuat gerakan menghijaukan Jakarta ketimbang membuat kebijakan ganjil-genap yang justru merugikan rakyat.

"Sehingga tak hanya karena masalah ini (polusi udara) selalu dibatasi mobil dengan ganjil-genap. Itu saya pikir kurang tepat mungkin ada cara-cara yang lain. Kalau solusi mengurangi emisi, salah satunya bagaimana menghijaukan Jakarta. Karena kita tahu kalau pohon itu kan menghasilkan oksigen, oksigen itu kan mencuci polusi," jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma juga mendukung gerakan menghijaukan Jakarta. Bahkan ia bersama warga di kawasan Glodok menggagas Gerakan Warga Gila Tanaman (Wagiman) yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran warga Ibu Kota tentang pentingnya menanam pohon dan menghijaukan lingkungan sekitar.

“Saya lihat kalau Jakarta semuanya buat gerakan Wagiman itu selesai (masalah polusi), hijau, asri, enggak perlu lagi itu perluasan ganjil-genap. Karena saya tahu persis ganjil-genap ini diperluas karena polusi Jakarta sudah semakin dasyat,” ucapnya.

Lieus menyebut, sebagian besar warga di kawasan Glodok sudah mulai menanam pohon. Mereka sudah mengetahui polusi udara di Jakarta memprihatinkan.

“Jadi saya lihat pedagang, warga di sini, toko-toko itu udah mulai taruh pot, masang pohon, asri itu. Ini kalau kita semua serempak dasyat itu. Jadi kalau gak ada lahan buat tanah pohon bisa di pot. Kalau lahan kosong dihijaukan,” pungkasnya.

Diketahui, sosialisasi perluasan ganjil-genap dimulai pada 12 Agustus 2019 dan akan berakhir pada 6 September 2019. Penerapan sanksi bagi pelanggar ganjil-genap akan dimulai pada 9 September 2019.