BREAKINGNEWS.CO.ID- Forum Lintas Hukum Indonesia mendesak Presiden dan DPR RI supaya segera membekukan sementara kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015 - 2019 dengan menunjuk lima orang pimpinan KPK sebagai pelaksana tugas (PLT) hingga pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik.
 
Desakan tersebut sebagai respon atas sikap pimpinan KPK dalam hal ini Agus Rahardjo dan para anggotanya yang telah mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo. 
 
Anggota Forum Lintas Hukum Indonesia, Petrus Selestinus mengatakan, kehadiran KPK baru nantinya harus membenahi managemen organisasi dan tatalaksana tugas-tugas KPK 
 
"Sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan pegawai KPK berada dalam sistim tatakelola pemerintahan yang baik dan berbasis pada "nilai dasar" ASN (Aparatur Sipil Negara)," kata Petrus. 
 
Lanjut Petrus, pihaknya mendesak supaya membubarkan Wadah Pegawai KPK yang ada sekarang dan menghilangkan sekat-sekat antara karyawan yang di BKO-kan dari Instansi Polri, Kejaksaan dan BPKP dengan karyawan KPK hasil rekrutmen KPK sendiri.
 
"Sekat-sekat mana diduga dibangun berdasarkan pertimbangan kepentingan politik dan ideologi atas dasar suku, ras dan agama manapun," katanya. 
 
Dikatakan Petrus, mewadahi Pegawai KPK dengan sebuah organisasi yang berorientasi kepada sistem tata laksana dan tata kerja pegawai yang berbasis pada nilai-nilai dasar kepegawaian yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi yang harus diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian sehari-hari.
 
"Seruan ini disampaikan kepada Presiden dan DPR RI melalui media masa sebagai kepanjangan tangan untuk informasi publik yang berisi harapan dan dukungan kepada KPK melalui Presiden dan DPR," tukasnya. 
 
Diketahui para tokoh yang tergabung dalam Forum Lintas Hukum Indonesia ini antara lain Chairul Imam (Mantan Direktur Penyidikan Kejagung), Petrus Selestinus (Mantan Komisioner KPKPN), Alfons Loemau (Mantan Direktur Tipiter Bareskrim Polri) dan Serfas S. Manek (Praktisi Hukum).