JAKARTA - Terkait dengan pengakuan terdakwa Setya Novanto soal Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang saat ini menjadi tersangka kasus e-KTP yang disidik KPK, Firman Wijaya selaku kuasa hukum terdakwa mengatakan meskipun ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh kliennya bersama Irvanto tidak menggambarkan adanya tindakan kejahatan. Alasannya, ukuran dalam penyalahgunaan wewenang seseorang adalah pada keputusan yang diambil.

"Jadi begini, menurut saya meskipun ada pertemuan Pak Novanto dan Irvanto tidak menggambarkan adanya tindakan kejahatan yang dilakukan. Adapun ukuran dalam penyahgunaan wewenang atau jabatan adalah pada keputusan yang diambil. Maka selama persidangan tadi tidak ada keterangan yang mengungkapkan seperti itu. Ya kalau hanya sekedar ketemu orang, berbincang-bincang, ya itu menurut saya soal biasa," kata Firman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/3/2018).

Ia menjelaskan jika menurut pandangannya, dalam menetapkan penyalahgunaan wewenang tersebut harus memiliki tolak ukur. Tolak ukur yang dimaksudkan itu terkait keputusan yang diambil oleh pemangku kekuasaan. Ia menilai, hingga saat ini pun belum ada keputusan yang bersifat formal uang diambil oleh terdakwa Setya Novanto yang menyangkut proyek kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik. "Sampai saat ini saya belum melihat adanya keputusan formal yang diambil oleh terdakwa (Setya Novanto) yang berkaitan dengan proyek e-KTP ini," terangnya.

Pada penghujung sidang sesi sesi pertama, terdakwa Setya Novanto memberikan pengakuan jika keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo merupakan kurir Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk membagi-bagikan uang proyek e-KTP. Sebagai imbalan, Irvanto diberi pekerjaan dalam konsorsium. "‎Saudara Andi menyampaikam bahwa dia telah melakukan pengiriman-pengiriman uang kepada pihak-pihak diantaranya disebutkan saya juga menyuruh kepada saudara Irvanto. Nah saya dalam akhir-akhir ini mencoba untuk mendekati Irvanto melalui keluarga," tutur Setya Novanto di Pengadilan Tipikor. "‎Irvanto dijanjikan pekerjaan di konsorsium untuk diminta membantu mengantar-mengantar. Jumlah-jumlahnya saudara Andi yang menyampaikan pada saya dan itu sudah saya sampaikan ke pihak penuntut umum melalui penyidik," sambungnya.

Atas pernyataan Setya Novanto, majelis hakim memerintahkan pada jaksa penuntut umum pada KPK untuk membuka keterangan Setya novanto. "Sebaiknya saat pemeriksaan terdakwa dibuka saja biar masyarakat tahu. Dibuka saja catatan-catatan oleh terdakwa kepada Jaksa," kata hakim.