BREAKINGNEWS.CO.ID - Anggota Komisi II DPR RI, Firman Soebagyo turut menanggapi polemik Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) yang maju sebagai calon anggota DPD RI. Menurut Firman, pencalonan OSO ini seharusnya ada solusi. Ia mengatakan jika lembaga yang memiliki kewenangan dalam memutuskan kasus OSO tersebut, harusnya sudah dilakukan perubahan dan dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Jadi tidak ada alasan apapun lagi. Nah, itu menurut pandangan saya. Saya rasa ini juga sudah selesai ya, karena dari Bawaslu sudah memutuskan, dan Mahkamah Agung juga telah memutuskan. Dan saya rasa tinggal ditindaklanjuti saja," kata Firman kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

"Kalau ada amar putusan yang mensyaratkan itu, maka itulah yang menjadi 'win win solution'. Itulah bagian dari pada proses politik yang selama ini sudah dilakukan," sambungnya.

Kendati demikian, dirinya merasa yakin bahwa keputusan tentang OSO ini bukan semata-mata karena mengedepankan faktor politiknya. Namun, disitu memang ada beberapa kesalahan-kesalahan yang memang keputusan-keputusan antar lembaga peradilan ini yang memiliki tafsir yang berbeda.

"Ini yang saya sendiri sebagai mantan pimpinan badan legislasi juga merasa heran. Kenapa kok ada lembaga peradilan yang mengadili sebuah perkara yang sama, tapi keputusannya berbeda. Nah ini juga menjadi keprihatinan dan ini juga menjadi catatan kami di DPR bahwa kita harus mencoba melakukan pendalaman dan melakukan kajian," terangnya.

Untuk itu, dirinya juga berpendapat kedepan jika pihaknya juga dapat melakukan panggilan terhadap hakim-hakim atau organisasi yang berkaitan dengan kasus seperti ini. Kenapa sering terjadi seperti ini?

"Nah, ini juga akan menimbulkan adanya sebuah ketidakpastian hukum. Dan ini lah yang juga bikin runyam. Hal ini terjadi di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi dan kemudian dimenangkan, dan di-PTUN-kan lagi dan akhirnya di kasasi, dan dibatalkan lagi. Nah inilah proses hukum yang panjang," tuturnya,

"Kita sebagai lembaga yang membuat suatu regulasi UU dan negara ita berlandaskan hukum, kita juga harus betul-betul konsen dalam masalah situasi penegakan hukum nasional. Bagaimana supaya tidak terjadi hal yang sama seperti kasus ini," pungkasnya.