Purbalingga – Selain fenomena Bang Toyib, ternyata ada fenomena Pamong Praja yang turut menyebabkan perceraian terjadi di kalangan pasangan muda Purbalingga.

Jika fenomena Bang Toyib disebabkan pasangan ditinggalkan bekerja ke luar daerah, Pamong Praja merupakan fenomena suami mengurus pekerjaan rumah tangga, sementara sang istri bekerja di luar rumah.

Pamong Praja merupakan singkatan dari Papa Momong, Perempuan Bekerja. Istilah itu merujuk pada realitas banyaknya perempuan muda yang bekerja sebagai buruh pabrik kerajinan bulu mata, rambut palsu, dan garmen di Purbalingga. Akibatnya, suami justru lebih banyak mengurus rumah tangga.

Rupanya, hal itu bisa juga jadi pemicu pecahnya biduk rumah tangga. Pada Juli 2017 saja, ada 90 perceraian dari ratusan kasus gugat cerai karena ditinggal suami atau istri bekerja.

Panitera pengganti Kantor Pengadilan Agama Purbalingga, Nur Aflah, mengatakan 90% penyebab perceraian di Purbalingga disebabkan karena faktor ekonomi. Selain arti " Bang Toyib ", ada juga fenomena " pamong praja " yang mengacu para perempuan yang bekerja.

Dia menyebut perceraian akibat fenomena Bang Toyib dan Pamong Praja ini meningkat di banding Juni lalu yang hanya 13 masalah. " Setelah Lebaran, masalah perceraian Bang Toyib dari 13 kasus naik jadi kurang lebih 90 masalah, " tuturnya, Jumat, 28 Juli 2017.

Perselisihan di rumah tangga yang berbuntut pada perceraian, tutur dia, karena beberapa suami jadi asik jadi penerbang burung saat istri-istri mereka sibuk bekerja.

" Di Purbalingga banyak buruh perempuan, sedangkan laki-lakinya menjadi penerbang. Penerbangan disini bukanlah penerbangan pesawat udara, namun jadi penerbang burung merpati. Hingga istri lalu jadi jengah yang menyebabkan pada tuntutan perceraian, " tuturnya.

Tuntutan perceraian di Purbalingga, kata dia, lebih banyak diajukan oleh pihak perempuan dari pada gugatan cerai oleh pihak lelaki. Perbandingannya adalah 10 :1. Menurut dia, hal itu harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan dan para ulama.

" Upaya pencegahan maraknya perceraian harus dilakukan oleh semua pihak. Pemda dapat lakukan instruksi pada perusahaan-perusahaan yang ada dengan lakukan sosialisasi mengenai memelihara perkawinan agar langgeng, " imbaunya.

Nur Aflah juga menyoroti maraknya kasus pernikahan dini di Purbalingga. Sampai Juli ini, ada 60 kasus dispensasi nikah. Dispensasi ini dilakukan karena salah satunya umur mempelai belum memenuhi syarat.

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dimaksud batas umur minimum untuk perempuan 16 tahun dan usia bagi laki-laki 19 tahun. " Kebanyakan karena hamil duluan, " katanya.