BREAKINGNEWS.CO.ID - Partai Demokrat (PD) di beberapa daerah memberikan dispensasi kepada kadernya untuk memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Hal itu berbeda dengan sikap DPP yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menanggapi fenomena tersebut, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan jika hal itu menandakan jika Demokrat sendiri tidak bulat mendukung Prabowo.

"Beberapa kali saya sudah mengatakan, sejumlah kader partai Demokrat seperti halnya Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB), Gubernur Jawa Timur Sukarwo, Gubernur Papua Lukas Enembe, Deddy Mizwar dan sejumlah kader lainnya menandakan Demokrat tidak bulat mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga," katanya kepada breakingnews.co.id, Senin (10/9/2018). "Sikap berbeda pilihan yang ditunjukkan sejumlah pengurus Demokrat menunjukkan ada dinamika politik yang berseberangan terkait dengan pilihan capres. Fenomena politik semacam ini sudah menjadi tabiat para politisi di setiap kontestasi pemilihan presiden maupun kepala daerah. Hal itu tidak hanya terjadi di partai Demokrat," sambungnya.

Selain itu, kata Karyono, fenomena yang terjadi di partai Demokrat tersebut menunjukkan bahwa kader demokrat memiliki preferensi yang berbeda-beda dalam memilih pasangan capres. Sejatinya tidak hanya kader dan pengurus, tapi juga di tingkat pemilih partai Demokrat. "Di akar rumput yang menjadi basis pemilih partai Demokrat juga terjadi perbedaan pilihan capres. Ada sebagian pemilih Demokrat yang memilih pasangan Prabowo - Sandiaga. Pun demikian sebagian pemilih Demokrat juga ada yang memilih pasangan Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin," ujar Karyono yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan jika pihaknya memberikan dispensasi kepada kadernya untuk mendukung Jokowi. Alasannya yakni jika mayoritas kader PD di Papua mendukung Jokowi untuk kembali maju di periode kedua pemerintahannya. "Justru kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki ya. Tapi kepentingan partai, caleg-calegnya di daerah itu kan harus di ini ya mungkin kita akan meminta kader kami untuk tidak usah masuk secara resmi di tim pemenangan. Mungkin itu salah satu cara kami nanti," kata Kadiv Advokasi Hukum PD, Ferdinand Hutahaean, Minggu (9/9/2018) kemarin.

Sementara itu, Wasekjen PD Andi Arief pun mengungkapkan jika alasan partainya untuk memberikan dispensasi tersebut yakni tak lain adalah untuk mempertimbangkan kepentingan elektoral partainya. Andi juga mengungkapkan setidaknya ada 5 DPW Demokrat yang memberikan dispensasi tersebut. "Untuk semetara ini masih Papua (yang diberi dispensasi), Sulut kan emang imbang suaranya. Masih Papua karena kita berkepentingan juga suara di Papua dong. Kalau kita paksakan suara Pak Prabowo di sana kan relatif gak terlalu besar," ungkapnya.

Meski ada 5 DPW yang memberikan dispensasi tersebut, namun di daerah lain yang masih memiliki potensi untuk dimenangkan Prabowo tentu tidak diberlakukan hal demikian. "Jadi ada kepentingan partai ada kepentingan pilpres. Ada juga peta politik di mana kita sudah baca di sana Pak Prabowo tidak begitu kuat," ujar Andi menjelaskan.