JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menegaskan bahwa merekomendasikan mubalig untuk menyiarkan kegiatan keagamaan Islam bukan urusan pemerintah. Tugas pemerintah kata Fahri adalah memfasilitasi infrastruktur bagi Mubalig. 
 
"Ya itu makanya yang begitu-begitu bukan urusannya pemerintah. Urusan pemerintah itu memfasilitasi infrastruktur bagi mubalig ini. Kalau bisa mereka diberikan jalan dan fasilitas untuk bertemu, berdebat, diedukasi ngomong dong pemerintahnya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018). 
 
Menurut Fahri, Pemerintah juga harusnya berbicara tentang optimisme ke depan. Bagaimana cara melihat agama dan negara. "Bung Karno (Presiden Soekarno-red) dulu bicara tentang tauhid. Bicara tentang al quran, bicara tentang filsafat kehidupan, insan kamil dsb. Ya kalo pemerintahnya enggak ngomong yang ngomong siapa. Tu masalahnya, pemerintah ini tidak melaksanakan diskursus karena bilang kerja kerja kerja tapi pada saat yang sama dia mau kontrol pemikiran orang," tegasnya. 
 
Sebelumnya Kementerian Agama (Kemenag) yang merekomendasikan 200 Mubalig untuk menyiarkan kegiatan keagamaan Islam. Menteri Agama Lukan Hakim Saiffudin mengungkapkan rekomendasi itu dikeluarkan setelah pihaknya menerima banyak pertanyaan dari masyarakat terkait nama mubalig yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka.

"Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi mubalig oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubalig," terang Lukman di Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Menurut Lukman, pada tahap awal, Kementerian Agama merilis 200 datar nama Mubalig, Tidak sembarang mubalig tapi hanya yang memenuhi tiga kriteria, yaitu: mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.