JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah mengatakan Indonesia harus membuat ukuran baru untuk mengukur kesejahteraan. “Statistik soal kesejahteraan ini sangat susah (kita dapatkan). Kita mengapresiasi pelaksanaan forum filantropisme tapi jangan berhenti di gerakan. Filantropi adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam diri manusia, tetapi juga lebih jauh kepada narasi karena filantropi adalah juga soal dampak atau manfaat.” Hal ini disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar dan Expo Filantropi yang diadakan DPR RI, di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara (7/12/2017).

Seminar dan Expo Filantropi 2017 dengan tema “Peluang dan Tantangan Filantropi di Indonesia dalam Implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan” itu  menghadirkan narasumber Dr. Harapan Lumban Gaol, Direktur Pemberdayaan Kementrian Sosial, Direktur Filantra Asep Nurdin, Ketua Forum Zakat Nur Efendi dan Direktur Eksekutif Filantra Indonesia Hamid Abidin. Selain itu seminar diiringi pelaksanaan ekspo yang berlangsung selama sehari diikuti sekita 24 lembaga filantropi.

Fahri Hamzah menambahkan bahwa filantropi sedang bergeliat di seluruh dunia. Efek dari media sosial dan iklim demokrasi menjadi peletup inisiatif manusia untuk saling membantu sesama warga dunia. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menegaskan bahwa potensi filantropi di Indonesia sangat besar dan pasti akan tumbuh dengan pesat. Banyak sudah contoh lembaga filantropi Indonesia yang bahkan bekerja pada level dunia, membantu wilayah negara yang sedang terkena konflik atau bencana, padahal pemerintah Indonesia sendiri belum melakukan apa-apa.

Ketua panitia seminar dan Expo Endy Kurniawan mengatakan bahwa isu bencana dan kemanusiaan yang terjadi, perlu penanganan yang lebih solid dan integral dari berbagai pihak: pemerintah, lembaga legislatif, media dan society. Ia mengatakan bahwa bahwa potensi dana filantropi yang luar biasa besar, dari dana zakat dan wakaf saja sekitar 1.007 trilyun rupiah, belum lagi dana sosial dari korporasi, membutuhkan perencanaan yang baik, terutama dalam rangka meraih tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) yang pemerintah telah tetapkan. Ia mengharapkan bahwa DPR dapat menyediakan ruang bagi lembaga filantropi untuk berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas jejaring, dan mengembangkan kemitraan.