JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo supaya berhati-hati atas campur tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menilai calon menteri yang cocok dalam kabinet kerja. Hal ini diutarakan Fahri menyusul sikap KPK yang dengan enteng mengklaim pejabat-pejabat yang hendak diangkat menjadi menteri pada kabinet Joko Widodo sudah tersandung masalah.

Bahkan KPK pernah membuat tinta merah terhadap tokoh-tokoh tertentu, namun tidak diproses secara hukum. Cap merah tersebut bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM. 

"Saya ingin mengingatkan Pak Jokowi, karena Presiden sudah diseret untuk internvensi. Banyak kabinet dari pemerintah yang ditandai oleh KPK," ujar Fahri dalam diskusi di Press Room DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).

Menurut Fahri, tindakan KPK tersebut membuat Presiden Jokowi tidak bisa menggunakan hak preogratifnya sebagai Presiden untuk menentukan sendiri para calon menterinya. "Pemerintah tidak bisa menggunakan hak pregoratif nya. KPK tiba-tiba melakukan intenvesi. Sebentar lagi orang ini tersangka, kan nama-nama itu sudah pada bocor, tapi tidak ada penindakan dari mereka. Sementara nama-nama itu (kredibilitasnya) sudah hancur," jelasnya.

Fahri beranggapan Presiden memiliki hak mutlak untuk mengangkat siapapun masuk ke dalam kabinetnya. Bahkan, setan pun kata Fahri bisa diangkat menjadi menteri. "Prsiden mau angkat setan untuk jadi menteri itu hak preogratif pemerintah, tapi mengapa KPK ikut-ikutan intevensi dengan menandai ini orang merah, ini orang hijau," katanya.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga mengingatkan KPK agar patuh terhadap hukum di negara ini. "Gak boleh begitu pak, hukum adalah hukum, jangan melebar kemana-mana. Semuanya mau dinilai," pungkasnya.