BREAKINGNEWS.CO.ID - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal saran grasi kepada Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus perekaman percakapan mesum. Fadli menilai, pernyataan tersebut membuat bangsa malu, karena, pengajuan grasi baru bisa dilakukan pada minimal hukuman dua tahun. Sedangkan Baiq Nurul cuma 6 bulan.

"Orang-orang di belakang pak Jokowi tidak memberikan pemahaman yang tepat. Jadi pernyataan Presiden ini bikin kita ya sebagai bangsa malu lah sebenarnya. Bagaimana hal-hal yang sifatnya mendasar saja bisa salah gitu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Jokowi, kata Fadli, seharusnya, memahami hal-hal yang sangat dasar ini. "Seharusnya memang di tim kepresidenan itu mempunyai tim yang kuat di bidang hukum dan konstitusi sehingga Presiden itu tidak boleh salah dalam urusan-urusan yang basic seperti ini," ujar politikus Gerindra itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyarankan mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB itu untuk mengajukan grasi. Hal itu dikatakan Jokowi jika pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) tidak diterima.

"Namun, dalam mencari keadilan Ibu Baiq Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum yaitu PK. Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baik Nurul mencari keadilan," ujar Jokowi di Pasar Induk Sidoharjo, Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11).

Jokowi menjelaskan, saat ini dirinya belum bisa mengurus kasus tersebut lantaran menghormati kasasi di MA. "Ini kasus Baiq Nuril supaya semua tahu. Sebagai kepala pemerintahan, saya tidak mungkin, tidak bisa intervensi putusan tersebut. Ini harus tahu. Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden. Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden nah nanti itu bagian saya," ucap Jokowi.