BREAKINGNEWS.CO.ID- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon melarang Badan Inteligen Negara (BIN) mengumumkan penceramah di Masjid yang terpapar paham radikalisme. Fadli menilai cara BIN tersebut malah menimbulkan kecurigaan. 
 
"Pengumuman-pengumuman seperti itu malah akan menimbulkan kecurigaan. Harus jelas apa kriteria-kriteria yang telah diterapkan sehingga bisa mengambil kesimpulan ada terpapar radikalisme di perguruan tinggi, di pesantren dan lain-lain," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018). 
 
Menurut Fadli, mengumumkan kepada publik hasil temuan tersebut justru BIM membuat kegaduhan baru. Tugas utama BIN kata Fadli adalah deradikalisasi. 
 
"Saya kira pengumuman-pengumuman seperti ini justru membuat kegaduhan baru. Karena kita tidak jelas kriteria-kriterianya seperti apa. Sebenarnya adalah tugas daripada aparatur intelijen sekaligus ada program yang memang dibiayai juga oleh APBN, apa yang disebut sebagai deradikalisasi. Jadi harusnya program itu yang harusnya dievaluasi, apakah program ini berjalan atau tidak, deradikalisasi ini," tegasnya. 
 
"Saya kira dengan memberikan pengumuman-pengumuman seperti ini akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan baru, saling curiga, dan tidak menyelesaikan persoalan," tambahnya. 
 
Fadli menjelaskan, cara kerja BIN dalam diam. Operasi senyap tanpa transparansi. "Bukan terbuka semacam itu dan kalau mau terbuka sekalian transparan. Apa yang dimaksud dengan radikalisme, apa yang dimaksud terpapar radikalisme, kriteria-kriterianya seperti apa, ajaran-ajarannya seperti apa, sekalian transparan," tukasnya. 
 
Menurut Badan Intelijen Negara (BIN),  dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN., 41 masjid sudah terpapar paham radikal. Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada presiden.
 
Sedangkan hasil survei oleh Kemendagri menemukan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Maka, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo,  mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.