BREAKINGNEWS.CO.ID - Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mempolitisir peristiwa pembantaian 31 pekerja proyek Trans Papua. Hal itu tak lepas dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI tersebut tentang pemerintah telah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis. Pemerintah, kata Fadli, harus mengevaluasi pengamanan di Papua. Sebab, KKB Papua, yang disebutnya sebagai 'gerombolan separatis', itu telah beraksi di berbagai tempat.

"FZ kapitalisasi semua kecelakaan menjadi negative campaign. Kita semua lagi prihatin dan sedih kok dia politisasi duka ini. Payah, tidak ada empati," ujar Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari saat dihubungi, Kamis (6/12/2018).

Eva mengatakan tak ada negara yang benar-benar luput dari serangan teror. Ia kemudian mengungkit masa kepemimpinan Presiden RI ke-2, Soeharto yang dinilai menghadapi situasi lebih buruk daripada hari ini.

"Namanya kekerasan teror, bahkan Amerika, Perancis, dan London pun juga tidak luput dari serangan," kata dia.

"Zaman presiden tentara pun keadaan lebih parah dari saat ini. Bahkan Pak Harto pujaan dia, sikon Papua (dan Aceh) remuk. Keadaan saat ini lebih baik, bro. Serangan menurun drastis. Yang penting, ada saran nangkep para pelaku Pak FZ?" lanjut Eva.

Sebelumnya, Fadli mengecam pembunuhan 31 pekerja Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Fadli menilai pemerintah telah gagal menjaga keamanan Papua dari gerakan separatis.

Menurut Fadli, pemerintah harus mengevaluasi pengamanan di Papua. Sebab, KKB Papua, yang disebutnya sebagai 'gerombolan separatis', itu telah beraksi di berbagai tempat.

"Tahun lalu juga demikian, ada penyanderaan, bahkan seperti tidak bertuan. Beberapa daerah itu dikuasai mereka. Nah, mestinya ada pelibatan juga dari pihak TNI karena ini juga menyangkut masalah ancaman terhadap kedaulatan negara, ancaman terhadap keselamatan bangsa, dan ini kejadian yang berulang," tuturnya.

Fadli meminta pemerintah tegas dalam menangani persoalan ini. Dia pun kemudian menyinggung sikap pemerintah yang selalu tegas dalam menghadapi persoalan-persoalan politik.

"Tidak bisa penanganannya itu penanganan yang normatif. Selama ini kesan saya, pemerintah begitu tegas keras misalnya dalam persoalan-persoalan politik, tetapi ini bukan politik, ini persoalan yang merupakan ancaman kedaulatan negara. Harus ditumpas gerakan separatis ini," ujar Fadli.