BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tetap memperhatikan tata kelola yang akuntabel dan praktik penambangan yang tepat.

Hal tersebut kata Bambang sesuai tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor 714.K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara, agar perencanaan penambangan dan produksi ke depannya tidak mengalami gangguan.

Dorongan Bambang tersebut menyikapi rencana Pemerintah menambah kuota ekspor batubara sebanyak 100 juta ton tahun 2018 dengan total mencapai 471 ton.

Bambang juga mendorong Komisi VII DPR meminta Kementerian ESDM untuk segera menyelesaikan permasalahan dalam tata kelola pertambangan, khususnya batubara, seperti ratusan surat izin usaha pertambangan (IUP) yang masih belum berstatus bersih tanpa masalah (clean and clear/CNC) serta 212.000 hektar lahan konsesi batubara yang terletak di kawasan hutan konservasi.

"Sehingga tidak ada yang dirugikan. Baik negara maupun para pengusaha," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Bambang juga mendorong Komisi VI DPR, Komisi VII DPR, dan Komisi XI DPR meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian ESDM, dan Badan Pusat Statistik untuk menyamakan data ekspor, terutama ekspor batubara.

"Mengingat berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa terdapat perbedaan data ekspor di antara ketiga instansi tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Bambang mendorong Komisi VII DPR meminta Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengawasan terhadap produksi maupun penegakan hukum (clean and clear/CNC) terhadap ekspor batubara.

"Serta segera menyelesaikan penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang mengenai tata kelola batubara," pungkasnya.