BREAKINGNEWS.CO.ID - Sejauh ini, Partai Golkar belum mengambil sikap terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap anggota DPR Eni Maulani Saragih pada Jum'at (14/7/2018) kemarin. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat kembali dikonfirmasi breakingnews.co.id melalui pesan singkat mengatakan jika pihaknya masih terus menunggu penjelasan remi dari lembaga anti rasuah tersebut. "Sampai saat ini kami masih menunggu penjelasan resmi dari KPK," katanya, Sabtu (14/7/2018).

Kendati demikian, dirinya mengaku siapapun kader partai yang melakukan tindakan melanggar hukum maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. "Pada prinsipnya Partai Golkar sangat menghargai dan menghormati proses hukum, dan bagi siapapun kader Partai Golkar yang melakukan tindakan melanggar hukum, tentu harus diberikan hukuman yang seharusnya," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, politisi Partai Golkar Dave Laksono juga mengatakan jika dirinya berharap azas keadilan dan praduga tak bersalah untuk dapat diterapkan dalam kasus yang melibatkan Eni itu. Menurutnya hal itu dilakukan demi tegaknya hukum di Indonesia. " Saya harap azas keadilan dan praduga tak bersalah untuk dapat di terapkan dalam kasus tersebut," katanya saat dihubungi breakingnews.co.id melalui pesan singkat pada Jum'at (13/7/2018).

Terkait kasus itu, dirinya membantah jika perolehan suara partai yang berlambang pohon beringin itu akan merosot. Mengingat saat ini merupakan tahun politik dan juga pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). "Perolehan suara baru bisa dinilai berdasarkan survey dan juga dilihat dari peforma para calon legislatif (Caleg). Sehingga tidak bisa dinilai hanya karena satu case (kasus) saja," ujar Dave yang juga anggota DPR itu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan delapan orang lainnya, dikabarkan terjaring OTT KPK di Jakarta, pada Jumat (13/7/2018). "Ya benar. Sore tadi KPK mengamankan sembilan orang, yang terdiri dari unsur anggota DPR-RI, staf ahli, supir dan pihak swasta," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Dalam penangkapan itu, KPK juga mengamankan uang sebesar Rp500 juta. "KPK mengamankan uang lima ratus juta rupiah. Kami duga terkait dengan tugas di Komisi VII DPR-RI," sambungnya.

Ditambahkannya, OTT dilakukan KPK  setelah mendapat informasi dari masyarakat. "Setelah ada informasi dari masyarakat yg kami kroscek ke lapangan, ditemukan bukti-bukti telah terjadi transaksi antara swasta dan penyelenggara negara," pungkas Basaria.