BREAKINGNEWS.CO.ID – Hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi kembali menjadi sorotan setelah seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Senin (29/10/2018) lalu.

Wanita asal Majalengka, Jawa Barat, itu dihukuman pancung karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap sang majikan, Suud Mulhak Al Utaibi, pada 2010 lalu. Salah satu akar permasalahan ialah Saudi lagi-lagi mengeksekusi mati WNI tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dulu kepada perwakilan RI di Riyadh maupun Jeddah. Langkah Saudi itu memicu protes Indonesia yang sudah tiga kali 'kecolongan'.

Sebelum Tuti, eksekusi Zaini Misrin pada Maret lalu, serta Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim pada 2015 lalu juga dilakukan tanpa memberikan pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Kepala Studi Timur Tengah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Yon Machmudi, eksekusi Tuti seharusnya bisa dijadikan momentum pemerintah Indonesia untuk menegaskan sikap terhadap Saudi.

Tidak hanya protes, Yon menilai pemerintah seharusnya mulai menempatkan isu perlindungan WNI serta TKI menjadi bahan pertimbangan sebelum menjalin kerja sama atau kesepakatan apapun dengan Saudi. Sebab, menurut Yon, pemberian notifikasi dalam konteks pelaksanaan hukuman mati ini erat kaitannya dengan nilai kemanusiaan. Walaupun dalam hal ini Saudi memang tidak memiliki kewajiban memberitahu pihak asing ketika akan melaksanakan hukum domestiknya.

"Memang ini hak Saudi untuk melaksanakan hukuman mati karena ini ada dalam konstitusinya. Akan tetapi tetap, Saudi seharusnya menghargai permintaan RI selama ini dengan memberikan pemberitahuan terlebih dulu sebelum melaksanakan hukuman mati," ucap Yon pada Rabu (31/10). "Kasus Tuti kemarin saya kira harus mulai menjadi prioritas RI ketika membicarakan kerja sama dengan Saudi. RI harus mempertimbangkan permasalahan ini sebelum menjalin kerja sama yang lainnya dengan Saudi lantaran ini menyangkut perlindungan WNI di luar negeri."

Pemerintah RI sudah lama mendesak Saudi untuk memberikan notifikasi lebih dulu sebelum melaksanakan proses hukum, terutama eksekusi mati, terhadap WNI. Permintaan notifikasi juga selama ini terus menjadi salah satu topik penting setiap kali pejabat tinggi RI bertemu dengan pejabat Saudi, termasuk juga ketika Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi menerima kunjungan Menlu Saudi, Adel Al Jubeir di Jakarta pada pekan lalu.

Akan tetapi, Saudi seolah tidak mengindahkan permintaan Indonesia itu. Yon menganggap hal tersebut disebabkan karena Saudi tidak melihat Indonesia sebagai sebuah mitra strategis yang sejajar. "Walaupun relasi kedua negara terbilang dekat, Indonesia ikut membidik investasi Saudi, persepsi Saudi terhadap Indonesia belum satu level. Sejak dulu, sebenarnya Saudi tidak melihat Indonesia sebagai negara yang penting," ujar dosen bahasa Arab itu.

"Indonesia memang pengirim jamaah haji dan umroh terbesar, secara religius memang kita bisa dikatakan dekat, akan tetapi pada praktiknya Saudi kurang memandang Indonesia sebagai mitra strategisnya." Menurut Yon, kasus Tuti harus bisa menjadi titik balik pemerintah agar bisa menempatkan Indonesia sejajar dan lebih dihormati oleh Saudi. Salah satunya dengan mendesak perbaikan perlindungan WNI di Saudi melalui mekanisme kerja sama bilateral.

"Saya kira harus dilakukan kerja sama yang menempatkan Indonesia pada posisi yang sejajar dan dihormati Saudi. Eksekusi Tuti saya kira bisa jadi momentum Indonesia untuk mengajak Saudi memperbaiki perlindungan WNI melalui perjanjian bilateral," kata Yon.

Kementerian Luar Negeri RI memang tengah membujuk Saudi membentuk kerja sama bilateral, tentang kewajiban memberi notifikasi kekonsuleran atau Mandatory Consular Notification (MCN) terkait eksekusi mati WNI di Saudi. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan perjanjian itu dibentuk guna mengikat Saudi agar berkewajiban memberi notifikasi kekonsuleran setiap ada WNI yang terjerat kasus hukum di negara tersebut, terutama yang akan menjalankan hukuman mati. Namun, perjanjian ini masih membutuhkan negosiasi panjang dan kesepakatan dari kedua belah pihak.